Home Article PEMILU 2014 : Awasi Kampanye, KPI Bentuk Desk Pengawas Pemilu

Idnews.co.id @
3665
Posted Image

KPI akan membentuk desk pengawasan penyiaran pemilu untuk mengawasi penyiaran kampanye pemilu 2014 di media

JAKARTA - Guna membahas masalah aturan main penyiaran kampanye parpol di media massa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pertemuan dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“KPU telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2013 tentang kampanye Pemilu 2014, dan nantinya KPU akan membuat memorandum of understanding (MoU) dengan KPI yang mempunyai otoritas pengawasan terhadap penyiaran di media, terutama masalah kampanye pemilu 2014,” kata Komisioner KPU Ferry Kurnia di kantor KPU, Kamis (17/01).

“KPI akan membentuk desk pengawasan penyiaran pemilu. Desk tersebut dibentuk untuk mengawasi penyiaran kampanye pemilu 2014 di media” katanya, seperti dilansir laman kpu.

Sementara itu, Komisioner KPI Idy Muzayyad menyampaikan adanya sorotan tentang penggunaan penyiaran di televisi untuk kepentingan politik, bahkan ada televisi yang mempunyai afiliasi dengan parpol tertentu.

“Dalam pasal 100 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012, dijelaskan bahwa KPI dan Dewan Pers mempunyai tugas untuk mengawasi pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu yang diakukan oleh media massa atau lembaga penyiaran,” ujar Idy Muzayyad.

“Yang menjadi perhatian KPI adalah masa kampanye 21 hari sebelum masa tenang, karena hanya di masa itu parpol diperbolehkan kampanye melalui rapat umum dan iklan di media massa cetak dan elektronik, sesuai dengan UU dan Peraturan KPU,” papar Idy Muzayyad.

Idy juga menjelaskan bahwa batas maksimum iklan kampanye di televisi itu secara kumulatif sebanyak 10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari dan di radio itu 10 spot berdurasi paling lama 60 detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye pemilu.

“KPU dan KPI akan bersinergi, untuk mendorong proporsionalitas dan berkeadilan dalam penggunaan media untuk kepentingan kampanye parpol” tambahnya

Kalau terjadi pelanggaran, KPI yang akan memberi sanksi ke lembaga penyiarannya atau media, sedangkan sanksi kepada parpol akan dilakukan oleh Bawaslu yang mempunyai tugas sebagai pengawas pemilu.
comments powered by Disqus