Ilustrasi Truk Overload ditilang. Foto: 108Jakarta

IDNews.co.id – Kementerian Perhubungan akan memberikan sangsi tegas terhadap truk yang keunggulan dimensi dan beban alias overload (ODOL) mulai pada 1 Agustus 2018 mendatang. Kendaraan yang masih tidak mematuhi akan ditilang, bahkan pengelolanya dapat sampai dijaring hukum pidana jika lewat cara menyengaja merencanakan truk yang over dimensi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengatakan kerugian negara karena truk overload mencapai Rp43 triliun per tahun karena merusak jalan.

Ia mengatakan masih memberikan batas toleransi untuk truk yang keunggulan bebannya cuma 10 persen. Hal semacam itu sesuai dengan Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

” Apabila pelanggarannya itu sebenarnya dalam Undang-Undang nomer 22, pelanggaran 5 sampai hingga dengan 10 persen itu masih terdapat batas toleransi, apabila 20 ton contohnya sampai hingga dengan 20, demikian ton masih sanggup. namun apabila sampai hingga dengan diatas 10 persen itu sudah kita kerjakan penilangan, ” papar Budi di Jakarta.

Selama 2017, dia mengatakan kendaraan truk yang tidak mematuhi mencapai 75 persen dari keseluruhan kendaraan truk yang melintas. Pada 1 Agustus kelak seluruhnya yang tidak mematuhi akan di turunkan barangnya dan ditilang.

Biasanya ujarnya, jika kemampuan truk itu 20 ton lantas lalu dinaikkan berubah jadi 40 ton. Hal ini adalah prinsip dari Organda dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia.

” Nah sementara kami dengan asosiasi prinsip dari Organda Aptrindo dan Kadin yang kami kerjakan penurunan barang kelak untuk 1 Agustus yaitu yang 100 persen. Jadi apabila pelanggaran sudah 100 persen saya turunkan barangnya, demikian kelak terdapat pelanggaran, ditilang dan di turunkan. Apabila yang dibawah 100 persen, yang 75 sampai hingga kelak ke 50 persen itu masih kami tilang, ” jelas Budi.

Bisa Dipidana

Dia meneruskan, untuk kendaraan over dimensi pihaknya udah menyediakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kemenhub sejumlah 60 orang dan udah dilatih untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan pada perkara pidana untuk truk over dimensi.

” Apabila penyidikan itu artinya mungkin sudah terdapat unsur pidana, ancamannya di klausal 27 Undang-undang 22 satu tahun penjara, dan 25 juta untuk dendanya. jadi lumayan, ” papar Budi.

Ia menjelaskan jika pihak karoseri sampai pemilik truknya sendiri sanggup diputuskan sebagai terduga jika ditemukan kesengajaan menghasilkan truk yang over dimensi.

” Tersangkanya yaitu karoseri yang memang mungkin proaktif tawarkan terhadap para pemilik kendaraan truk. Atau pemilik truknya sendiri yang meminta ditambah panjang, lebar dan tinggi, nah tersangkanya sanggup dua-duanya, ” kata Budi. (ndi)

LEAVE A REPLY