Ilustrasi Nikah. Foto: Keluarga Samawa

IDNEWS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sedang menggodok perancangan Qanun hukum keluarga yang mengendalikan tentang perkawinan, perceraian dan perwalian. Dalam perancangan itu, ada sejumlah klausal yang melegalkan tentang Poligami.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh, Musannif mengatakan, qanun itu mulai diulas sejak akhir 2018 lalu. Serta, akan segera di bawa serta ke sidang rapat dengar saran umum (RDPU) pada tanggal 1 Agustus 2019 mendatang.

Menurut Musannif, dilegalkannya Poligami bukan tanpa alasan. Faksinya melihat saat ini meriah terjadi kawin siri. Ditambah lagi, dalam hukum Islam pula dibolehkan tentang Poligami.

“Karena diperbolehkan (poligami dalam islam), saat ini meriah terjadi kawin siri. Sebab ramainya, pertanggungjawaban pada Tuhan dan anak yang dibuat dari kawin siri ini lemah,” kata Musannif saat di konfirmasi wartawan Sabtu (6/7/2019).

Dalam klausal yang mengendalikan tentang Poligami itu, pula dikatakan syarat untuk pria yang pingin berpoligami di wajibkan untuk ada izin dari istri pertama.

Masalah batasan banyaknya, kata Musannif faksinya ikuti hukum Islam, ialah maksimal dapat menikah dengan empat orang. Bila, lebih dari itu, dalam qanun disarankan untuk menceraikan antara lainnya. “Kami batasi hingga sampai 4 orang, kalaupun pengen yang kelima harus diceraikan antara lainnya,” katanya.

Musannif tak menolak, dapat ada pro dan kontra terkait Qanun itu. Akan tetapi, faksinya telah mengundang para LSM dan lembaga lain yang bergerak di bidang kesetaraan gender, untuk ikuti RDPU.

“Jadi kita lihat disana bagaimana kelak tanggapan berbagai lembaga yang kita undang,” ucapnya.

Dalam perancangan Qanun hukum keluarga itu pula membicarakan masalah pelatihan pra nikah, syarat administratif bebas narkoba untuk pengen yang menikah nikah sampai masalah mahar kawin. “Jumlah ada 200 klausal, jadi ini bukanlah Poligami saja,” sebut Musannif. (ndi)

LEAVE A REPLY