Ilustrasi TPS

IDNEWS.CO.ID – Terdapat enam kasus pelanggaran pemilihan umum (pemilu) yang sudah berkekuatan hukum tetap. Demikian ditegaskan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Puadi. “Ini masih dalam proses rekap laporan, tapi yang jelas ada beberapa yang sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap,” ujar dia di kantor Bawaslu DKI, Sunter, Jakarta Utara, Selasa (14/5/2019).

Adapun keenam kasus hukum tersebut berasal dari empat wilayah kota administrasi di Jakarta, dengan terpidana merupakan calon anggota legislatif (caleg) DPR dan DPRD. “Di Timur hanya ada delapan TPS (tempat pemungutan suara) rekomendasi pemungutan suara ulang,” ujar Puadi.

Puadi menambahkan, enam kasus adalah jumlah kasus sementara yang sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu. “Tapi kalau rekap temuan dan laporan totalnya nanti ya, karena sejauh ini masih dalam proses,” ucap Puadi. (ach)

Kasus Pidana Pemilu di DKI Jakarta

  • Satu kasus kampanye di tempat pendidikan oleh caleg DPRD dari Jakarta Barat
  • Dua kasus politik uang oleh caleg DPR dan DPRD dari Jakarta Pusat
  • Satu kasus politik uang oleh caleg DPR dari Jakarta Selatan
  • Dua kasus kampanye di tempat ibadah dan politik uang oleh caleg DPRD dari Jakarta Utara
  • Belum ada kasus pelanggaran pemilu di Jakarta Timur dan Kabupaten Kepulauan Seribu

LEAVE A REPLY