News

Anies Berusaha Transparan, Ombudsman Jakarta Ragukan Koordinasi Penanganan Corona

IDNEWS.CO.ID – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meyakinkan masyarakat bahwa seluruh kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait pandemi COVID-19 adalah berbasis data. Baik mengenai perkembangan kasus positif, tingkat kesembuhan, tingkat penyebaran hingga tingkat kematian.

“Sejak awal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk memberikan informasi menyeluruh terkait penanganan COVID-19, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi, semua kebijakan kita yang terkait dengan COVID itu berbasis data,” ujar Anies dalam diskusi webinar penanganan COVID-19 di DKI Jakarta di Jakarta, Selasa (24/11/2020).

Anies menceritakan, penanganan yang mereka mulai adalah ketika Maret 2020 saat pandemi mulai merebak dengan kebijakan pertama adalah sekolah dari rumah (16 Maret 2020) yang diikuti oleh Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 10 April 2020 yang terus berlanjut dengan PSBB transisi.

Pada 14 September 2020, ungkap Anies, penarikan rem darurat “emergency break” kembali ke PSBB awal akibat adanya peningkatan kasus positif dan angka kematian setelah beberapa kali dilakukan perpanjangan PSBB transisi.

“Namun, kita berhasil menurunkannya lagi pelan-pelan. Tapi tepat ketika sudah mulai turun, tiba-tiba ada libur panjang (Oktober) konsekuensinya, kita sekarang mulai menyaksikan kenaikan lagi signifikan,” ucap dia.

Anies menyebut, hal itu diungkapkannya agar ada antisipasi mengenai efek mobilitas penduduk terhadap peningkatan kasus positif COVID-19. “Makin tinggi warga di luar rumah, makin tinggi juga peningkatan kasus itu terasa sekali. Artinya dengan ini, kita harus betul-betul harus antisipasi. Kami menyadari, dari awal bahwa ada dua yang harus dipertimbangkan, aspek kesehatan dan ekonomi,” tutur dia.

Di sisi lain, ungkap Anies, Pemprov juga menyadari bahwa sumber dari persoalan ini adalah karena krisis kesehatan. Karena itu, harus ditangani dengan baik, termasuk oleh Pemprov DKI yang harus melaksanakan ‘bagiannya’. Yakni, 3T (Testing, Tracing, Treatment) dengan sebaik-baiknya.

“Karena bagaimana mungkin kita bisa meminta masyarakat pakai masker, kalau masyarakat melihat ke pemerintah dan tanya, ‘do you do your homework’? Bagaimana dengan testing anda, tracing anda, apakah anda siapkan tempat untuk treatment, untuk isolasi. Nah, ‘we do our part’. Sehingga, kita bisa minta masyarakat untuk mengerjakan bagiannya,” kata Anies.

Sementara itu, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya meminta forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Provinsi DKI Jakarta segera memperbaiki komunikasi dan koordinasinya dalam penanganan COVID-19.

“Kerumunan Tebet, Petamburahan, hadirnya wagub di acara Maulid di Tebet, kunjungan gubernur ke kediaman Rizieq Shihab, pemanggilan gubernur oleh Polda Metro hingga penurunan baliho oleh Kodam Jaya, adalah bukti nyata buruknya komunikasi dan koordinasi Forkopimda dalam penanganan Covid,” tandas Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (23/11/2020).

Teguh menyebutkan, Forkopimda yang terdiri dari Gubernur, Ketua DPRD, Kapolda, Kejati dan Pangdam perlu menelisik seluruh regulasi terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, guna memperbaiki koordinasinya dalam penanganan COVID-19.

Ia menjelaskan, dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/239/2020 tentang PSBB di Provinsi DKI Jakarta, sudah ada pendelegasian kewenangan penanganan COVID-19 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. “Maka itu, kewenangan penanganannya menjadi tanggung jawab pimpinan daerah termasuk aparat penegak hukum,” kata Teguh.

Ia juga mengatakan, tata laksana dan sanksi PSBB merupakan kewenangan dari pemerintah daerah. Berbeda dengan penanganan kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada tanggal 10 November 2020, merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.

Kewenangan ini diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Pasal 83 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggara kekarantinaan kesehatan di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat negara.

Sedangkan, pengaturan dan regulasi terkait tata kelola manajemen penanganan COVID-19 di wilayah yang ditunjuk sebagai wilayah PSBB dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 20/2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, dilaksanakan oleh daerah yang disetujui oleh Kemenkes. “Ini termasuk aturan tata laksana dan regulasi terkait sanksi terhadap para pelanggar,” tambah Teguh.

Tata laksana dan regulasi terkait sanksi, lanjut Teguh, diatur dalam Permenkes No. 9/2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Perihal serupa juga berlaku dengan peristiwa kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Pemberlakukan Percepatan Penanganan COVID-19, sebagai daerah di Provinsi Jawa barat yang menerapkan PSBB.

Dengan pendelegasian tersebut, menurut Teguh, maka proses pencegahan, penanganan dan penindakan atas pelanggar protokol kesehatan di daerah-daerah tersebut mengacu pada peraturan daerah atau peraturan kepala daerah (dalam bentuk Pergub atau Perbup).
“Kalau kita mau menilai kesalahan dalam penanganan di Tebet, Petamburan dan Megamendung, maka itu merupakan kesalahan kolektif. Forkopimda tidak mampu berkoordinasi dengan baik dalam proses pencegahan,” kata dia.

Sebagai contoh, Kepolisian yang memiliki fungsi intelkam dalam proses deteksi dan pemberian izin keramaian dan Kodam Jaya terkait perbantuan personel dalam proses pencegahan jika diperlukan.

Teguh menambahkan, akan lebih bijak apabila Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan gubernur dan jajarannya terkait pelanggaran yang berada di wilayah hukumnya. Meskipun, dalam KUHAP dan Undang-Undang Karantina kesehatan, polisi merupakan penyelidik dan penyidik tindak pidana kejahatan karantina kesehatan.

Hal ini mengacu pada Pergub 101/2020 tentang Sanksi dalam pelaksanaan PSBB, maka penyidik dalam pelanggaran tersebut adalah Satpol PP. “Akan lebih baik jika polisi membantu Satpol PP dalam pelaksanaan sanksi tersebut dan semua itu bisa dilakukan dalam forum bersama Forkopimda DKI,” tukas Teguh. (ach/put)

Back to top button

Adblock Aktif

Mohon Non - Aktifkan Adblock Pada Browser Anda !