Ilustrasi
Pengamat Politik Ray Rangkuti.

IDNEWS.CO.ID – Sinyal dari beberapa kota di luar negeri bermunculan. Kuala Lumpur, Hongkong, Sydney dan Belanda. Di luar itu ada datang dari Singapura dan Arab Saudi. Secara umum, sinyal dimaksud dapat disimpulkan dalam beberapa hal:

  1. Antusias warga negara yang akan memilih sangat tinggi. Bahkan hampir di luar dugaan dan asumsi yang kita bangun selama ini.
  2. Terjadi antrean yang cukup panjang untuk dapat mempergunakan hak pilih. Sebagian kota tetap dapat dilaksanakan, tapi sebagian kota yang lain ditutup sesuai dengan jam yang ditentukan. Tapi akibatnya banyak warga yang tidak dapat mempergunakan hak pilihnya.
  3. Isu soal netralitas penyelenggara juga menyeruak. Warga yang tidak terlayani merasa dipersulit untuk dapat mempergunakan hak pilihnya. Menangkap sinyal itu, KPU sebaiknya segera berbenah.

Hal yang sama sangat mungkin terjadi di Indonesia;

  1. Luapan partisipasi akan membludak tapi daya tampung satu TPS tidak memadai. Dalam satu bulan ini, saya sendiri selalu mengingatkan agar KPU menambah jumlah bilik suara lebih dari 4 bilik suara yang disiapkan. Agar antrian tidak memanjang dan lebih dari itu karena situasi yang tidak pasti membuat pemilih akhirnya membatalkan hak coblosnya.
  2. Mempertegas netralitas penyelenggara. Pengawasan atas netralitas ini sebaiknya dilakukan sepanjang waktu. KPU sebaiknya membuka saluran pengaduan agar dapat memastikan bahwa jajaran mereka melaksanakan coblos hitung dengan sikap professional dan imparsial. Mereka juga harus terus diberi info kekinian tentang aturan yang diberlakukan di TPS, khususnya. Professionalisme mereka juga harus benar-benar memadai guna membuat proses di TPS lancar, efesien dan ceria.
  3. Sebaiknya KPU juga segera memberi penjelasan yang otentik soal jam mencoblos terhadap beberapa kriteria pemilih. Termasuk menjelaskan kembali kriteria pemilihnya.
  4. Sementara ini banyak kita baca di berbagai medsos tentang tata cara menggunakan hak pilih, identitas pemilih, jam memilih, dsb.Tapi satu dengan yang lain tidak bisa pasti dijadikan sebagai acuan. Untuk hal ini, banyak cara yang bisa dilakukan oleh KPU.

Antara lain menjelaskannya dengan sedetil mungkin melalu konpres media, atau bahkan siaran langsung, membuat info petunjuk memilih via medsos, dan jika perlu ketentuan itu dimuat juga di setiap TPS. Agar tidak terjadi salah paham yang berujung pada ketidaknyamanan penyelenggaraan.

Kita semua berharap pemilu ini sukses. Tapi harapan ini titik utamanya semua tergantung pada kinerja penyelenggara pemilu. Di pundak merekalah kwalitas pemilu ini dipahatkan. Masih ada waktu untuk berbenah! (*)

LEAVE A REPLY