Ilustrasi KPK. Foto: kabar24.bisnis.com

IDNEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Papua menegaskan, pihaknya tidak terlibat dalam dugaan tindak penganiayaan terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi bernama Muhammad Gilang Wicaksono.

Saat datang ke Polda Metro Jaya, kuasa hukum pihak Pemprov Papua, Stefanus Roy Rening memastikan, tidak benar informasi yang beredar bahwa pegawai KPK itu sampai mengalami patah pada bagian hidung dan robek di wajah. Dia membawa bukti foto mengenai kondisi pegawai KPK itu.

“Oleh karena itu, saya memperlihatkan gambar ini. Biar gambar yang berbicara, inilah gambar yang diambil jam empat pagi hari Minggu (3/2/2019). Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, apalagi pipi robek dan hidung patah,” katanya di Polda Metro Jaya, Senin (11/2/2019).

Karena itu, dia berharap, para petinggi KPK tak menggiring isu kegagalan dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Papua, ke dugaan penganiayaan dua pegawai KPK.

Dia juga berharap, KPK tak jadi alat politik melakukan kriminalisasi pejabat pemerintahan, terlebih Pemprov Papua.

“Pimpinan KPK harus menjelaskan secara transparan dan terbuka perbuatan OTT yang dilakukan oleh oknum KPK. Itu permintaan saya, permintaan kami. Buktinya penganiayaan ini tidak ada, katanya hidung patah, katanya pipi robek, mana? Ini kami ambil jam empat pagi dan kami minta izin kepada Kompol Danang di ruangan ini, kira-kira begitu, sikap kami seperti itu,” ujarnya.

Gilang adalah orang yang diduga dipukulim saat sedang mengambil foto aktivitas rapat antara Pemprov Papua dengan Anggota DPRD Papua, di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu lalu (2/2/2019) malam.

Saat itu, sejumlah orang dari Pemprov Papua datang menghampiri Gilang, karena tidak terima difoto. Mereka sempat menanyakan identitas Gilang. Meski sudah mengetahui Gilang pegawai KPK, namun mereka tetap melakukan pemukulan.

Dengan penganiayaan yang dialami, Gilang mengalami luka memar dan robek di wajah. Korban lantas melapor ke Polda Metro Jaya, Minggu (3/2/2019).

Kemudian, pihak Pemprov Papua melaporkan balik pegawai KPK itu atas tuduhan pencemaran nama baik. Sebab, di dalam HP pegawai KPK yang sempat diperiksa pihak pemprov, terdapat pesan jika salah satu pejabat ada yang akan melakukan tindakan suap.

Atas dasar itu, pihak Pemprov Papua melalui Alexander Kapisa melaporkan kejadian ini, atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik, Senin (4/2/2019). Dia melapor ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/716/II/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus.

Pasal yang dijerat, yakni Tindak Pidana di bidang ITE dan pencemaran nama baik atau fitnah melalui media elektronik Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) dan Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. (ach)

LEAVE A REPLY