Nasional

Bawang Putih di Pasaran Kian Mahal

IDNEWS.CO.ID – Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, penguasa butuh segera melakukan impor bawang putih untuk tahun 2021.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), mencatat, ekskalasi harga bawang putih sudah nampak sejak medio 2020. Pada umumnya harga bawang putih berkisar Rp23. 600 per kilogram( kilogram) pada Juli 2020 dan bertambah jadi Rp23. 850 di bulan selanjutnya dan kembali naik lumayan banyak jadi Rp26. 550 per kilogram pada September.

Harga kembali naik jadi Rp26. 900 per kilogram bulan Oktober dan lalu bertambah jadi Rp28. 450 per kilogram dan Rp28. 750 per kilogram pada November dan Desember 2020. Merambah dini tahun, harga bawang putih turun pipih jadi Rp28. 350 per kilogram.” Pergerakan harga di pasar sudah lumayan membuktikan sepanjang mana ketersediaan bawang putih di pasar,” tutur Felippa keterangannya, Jumat (22/1/2021).

Beliau mengatakan, pergerakan harga itu pula diperkuat oleh statment Departemen Pertanian pada Rapat Dengar Opini dengan Komisi IV DPR baru- baru ini yang mengatakan keseluruhan kebutuhan bawang putih nasional sebesar 591. 596 ton.

Artikel Terkait

Sementara itu, penciptaan dalam negara cuma berjumlah sekitar 59. 032 ton. dengan tutur lain, ada kekurangan sekitar 532. 000 ton. Sementara itu, menjelang Hari Raya Imlek, Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, Felippa mengatakan, mungkin besar akan terjadi kenaikan permohonan bawang putih di pasar.” Jika kesenjangan antara jumlah penciptaan dan kebutuhan tidak segera dipadati, hampir bisa ditentukan jika harganya akan kembali bertambah,” tutur Felippa, diambil dari republika.

Beliau menerangkan, peristiwa ini hampir serupa dengan yang terjadi pada dini 2020. Di mana, harga bawang putih bersama dengan sebagian barang pangan lain semacam bawang bombay dan gula luang melompat.

Bagi ia, itu diakibatkan oleh keterlambatan turunnya RIPH dan kebijaksanaan pemisahan sosial yang diberlakukan di negeri agen jadi faktornya.

” Mengestimasi daur yang biasanya mengarah kesekian, penguasa idealnya sudah bisa berspekulasi bila tindakan impor butuh dilakukan. Penguasa pula butuh mencermati jika cara pengajuan impor yang dimulai dengan pengurusan RIPH dan SPI pula berjalan tidak sesaat,” ucap ia.

Beliau menambahkan, penilaian kepada cara pengajuan impor pula butuh dilakukan.” Apa mungkin cara yang jauh itu pula berkontribusi pada telanjur masuknya pangan yang diperlukan,” tuturnya menambahkan. (ria)

Back to top button

Adblock Aktif

Mohon Non - Aktifkan Adblock Pada Browser Anda !