Umat muslim mengikuti aksi reuni 212 di Bundaran Bank Indonesia, Jakarta

IDNEWS.CO.ID – Hari ini, kita membaca dua pernyataan, kalau dicermati seperti saling berseberangan, diantara dua anggota komisioner Bawaslu.

Yang satu menyatakan belum menemukan satu pelanggaran yang bernuansa kampanye dalam Reuni 212 di Monas, hari ini.

Ray Rangkuti, Pengamat Politik

Yang lain menyebutkan sebaliknya, yakni adanya potensi pelanggaran kampanye dalam aksi Reuni 212 di tempat yang sama.

Dua pendapat ini memang seperti saling berseberangan. Yang satu menyebutkan memantau dari siaran televisi yang lain menyebutkan contoh kasus seperti misalnya adanya pemutaran lagu ganti presiden dan juga kritik tentang pembangunan infrastruktur.

Dua pernyataan ini tentu saja membuat kita saling bertanya tanya. Yakni: 1. Bagaimana Bawaslu mendefinisikan tentang kemungkinan adanya kampanye terselubung dalam aksi reuni 212 itu.

2. Apakah dalam pandangan Bawaslu semboyan ganti presiden, pemutaran lagu dan kritik atas pembangunan infrastruktur belum dapat dinyatakan sebagai kampanye terselubung?

Apakah imbauan agar tidak memilih partai-partai penista agama di Pilpres dan Pileg 2019, haram memilih capres dan caleg yang diusung partai-partai pendukung penista agama juga tidak termasuk dalam kategori kampanye terselubung?

Dua pernyataan yang sepertinya saling bertolak belakang ini tentu saja menimbulkan kegelisahan diantara kita. Sebab hal ini menunjukkan;

1. Tidak adanya definisi yang baku di kalangan Bawaslu tentang sesuatu yang disebut dengan kampanye terselubung.

2. Kurangnya sensitivitas anggota Bawaslu terkait dengan penggunaan istilah-istilah agama di dalam menafikan hak warga negara untuk dipilih dan memilih.

3. menimbulkan pertanyaan apakah ada ketidak kompakan dikalangan anggota Bawaslu untuk bersikap secara independen?

Oleh karena itu, perlu kiranya Bawaslu segera menyatakan sikap terkait hal apa saja yang ditemukan di dalam pelaksanaan Reuni 212, hari ini.

Perlunya meningkatkan sensitifitas anggota Bawaslu terkait dengan penggunaan simbol agama istilah-istilah agama dalam rangka mendapatkan hak warga negara untuk dipilih dan memilih.

Kita berharap penjelasan segera dilakukan oleh Bawaslu demi menghindari dugaan yang tidak tepat terhadap Bawaslu. Sikap Bawaslu yang tegas, khususnya dalam mempergunakan istilah atau simbol agama dalam menafikan hak seseorang untuk dipilih dan memilih perlu segera dinyatakan.

Jika tidak, ruang politik kita bisa marak kembali dengan isu SARA. Sesuatu yang dampaknya telah terlihat dalam pelaksanaan Pilkada DKI.

Sikap tanggap Bawaslu tentu dibutuhkan agar kita semua kembali dapat mendudukan tujuan berpemilu: menegakan kedaulatan rakyat, dan menyatukan kita sebagai bangsa dengan cara yang demokratis. (*)

LEAVE A REPLY