Paspor Malta

IDNEWS.CO.ID – Sebuah misi dari Uni Eropa mengunjungi Malta untuk memeriksa peraturan hukum negeri itu bersamaan dengan jatuhnya pemerintahan karena pembunuhan pada seorang wartawan penyelidikan.

Pembunuhan pada Daphne Caruana Galizia tahun 2017 menggetarkan elite politik Malta dan menyoroti lebih dalam gugatan korupsi dan kekurangan skema peradilan di negara yang terletak di Laut Mediterania ini.

Termasuk juga di dalamnya merupakan penjualan “paspor emas” yang laku di kelompok super kaya dunia yang cari pajak rendah, pendidikan elite atau negara hunian baru dengan alasan politik.

Berapakah harga berubah menjadi masyarakat negara Malta dan beberapa orang seperti apa yang beli paspor mereka?

Mengapa dipanggil paspor emas? Program BBC Reality Cek coba cari tahu.

Bagaimana caranya beli kewarganegaraan Malta?

Perdana Menteri Malta Joseph Muscat mengundurkan diri bersamaan skandal pembunuhan pada wartawan yang membeberkan perkara korupsi disana. – Getty Images

Pemerintah Malta mengenalkan pola di tahun 2014 untuk menarik beberapa orang kaya dan memukau investasi disana.

Dalam pola ini, untuk memperoleh paspor Malta, para pelamar mesti bayar:

€650,000 (sekitar Rp10 milyar) untuk dana pembangunan nasional
€150,000 (Rp 2,3 milyar) untuk memiliki sisi saham di Malta
Beli property dengan nilai minimal €350,000 (atau menyewa di harga €16,000 per tahun)
Jadi banyaknya keseluruhan biayanya merupakan €1,150,000 (hampir Rp18 milyar) seperti disampaikan oleh anggota parlemen Eropa asal Belanda Sophie in’t Veld.

Pelamar harus menggenggam status penduduk selama 12 bulan sekalinya tidak mesti secara fisik tinggal disana.

Sampai saat ini ada 833 penanam modal dan 2.109 bagian keluarga mereka yang peroleh kewarganegaraan Malta sejak pola di atas dijalankan.

Banyak pemegang paspor Malta bebas untuk melancong tanpa visa di beberapa negara Eropa yang bergabung dalam kesepakatan visa Schengen.

Di antara tahun 2017 – 2018, pola ini sukses bertambah €162.375.000 yang sama dengan 1,38?ri Penerimaan Nasional Kotor Malta pada periode itu, sekalinya pada tahun 2018 ada penurunan dalam pembelian paspor ini.

Ada stimulan yang jelas untuk negara kecil seperti Malta untuk menetapkan pola begini buat menarik penanam modal.

“Banyak negara mikro jadi bergantung pada penerimaan yang didapatkan dari program begini,” kata Luuk van der Baaren, seorang ahli tentang migrasi di European University Institute di Firenze.

Siapa yang beli paspor Malta?

Pemerintah Malta tidak mengutarakan informasi negara asal para konsumen paspor emas, tetapi mereka memberikan informasi tentang asal wilayah mereka.

Banyak konsumen paspor ini terbanyak berasal dari wilayah Eropa, lalu diikuti oleh Timur Tengah dan kawasan Teluk, lalu Asia.

Tapi beberapa negara anggota Uni Eropa perlu memberitakan setiap tahun banyaknya orang yang memperoleh kewarganegaraan di negara mereka masing-masing.

Sesudah pola paspor emas dikenalkan tahun 2014 di Malta, ada penambahan banyaknya naturalisasi sebagai masyarakat negara Malta untuk orang yang berasal dari Arab Saudi, Rusia dan China.

Jadi deskripsi, tidak ada orang Arab Saudi yang dinaturalisasi oleh Malta sebelum tahun 2015, tetapi sejak pola itu dijalankan, jumlah lebih dari 400.

Pasti ada alasan yang resmi untuk peroleh paspor negara lain, tetapi ada keraguan jika skema di Malta ini disalahgunakan.

Komisi Eropa menerbitkan laporan bulan Januari 2019 menyatakan kecemasan jika pola di Malta ini “tidak seketat” beberapa negara Uni Eropa lain.

Semisalnya, para pelamar tidak perlu tinggal secara fisik disana dan tidak diperlukan adanya interaksi sebelumnya dengan negara itu.

Organisasi Kerja sama-sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) keluarkan laporan tahun 2018 yang masukkan Malta dalam daftar hitam negara dengan kemungkinan penggelapan pajak karena pola “paspor emas” mereka.

Pemerintah Malta menyatakan mereka mengecek semuanya pelamar dan beberapa orang yang miliki kemungkinan politik dan korupsi tinggi.

Luuk van der Baaren mengatakan banyak bagian keluarga yang menggunakan paspor itu untuk masukkan beberapa anak mereka ke sekolah di luar negeri, andaikata mereka perlu keluar dari negara asal mereka.

Tapi van der Baaren menambahkan jika program ini dapat jadi memperburuk ketimpangan di beberapa negara asal, karena para elite dimungkinkan untuk beli kewarganegaraan di lain tempat.

Pada negara anggota Uni Eropa lain, Siprus dan Bulgaria pun memiliki pola sama.

Di antara tahun 2008 dan 2018, Siprus memberikan kewarganegaraan pada 1.685 investor dan 1.651 bagian keluarga mereka.

Tapi bulan November tahun ini, mereka melepas 26 salah satunya dengan alasan adanya “kesalahan” dalam proses pengeluaran paspor itu. (ach)

LEAVE A REPLY