Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah Foto: banten co

IDNEWS.CO.ID – Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, secara tegas menyatakan kesiapannya bila mesti dilepas atau diberhentikan dari jabatannya sebagai orang nomer satu di Kota Tangerang, bila bisa dibuktikan melangkahi ketentuan terkait dengan kesulitan tempat punya Kementerian Hukum dan HAM.

Persiapan itu pula terkait dengan adanya laporan Kementerian Hukum dan HAM pada pihak kepolisian dengan laporan penyimpangan tempat yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang.

“Tempo hari ada pengamat yang bilang, kesulitan tempat atau laporan Kemenkumham ini membuat saya dapat diberhentikan dari jabatan saya. Saya tidak masalah, toh yang saya bela ini hak rakyat, semua yang saya tekuni sesuai ketentuan. Jika mesti diberhentikan saya siap dan saya akan berubah menjadi warga biasa yang tetap membuat Kota Tangerang,” tuturnya di Gedung Balai Kota Tangerang, Kamis (18/7/2019).

Permasalah ini kian menghangat, Arief pula telah melaporkan balik faksi Kementerian Hukum dan HAM bab penggunaan tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Akan tetapi, Arief malas merinci laporan yang dilayangkan faksinya itu.

“Kita pula lapor balik, kita lihat kelak bagaimana perubahannya dan jika kelak mesti diperiksa polisi bab aduan Kemenkumham, saya siap menekuni,” pungkasnya.

Selain itu, terkait dengan layanan publik yang sudah sempat di stop, saat ini sudah normal kembali pada sejumlah kantor atau gedung punya Kementerian Hukum dan HAM. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan petunjuk Kementerian Dalam Negeri.

“Jika layanan sudah normal, namun cuma dua gedung atau kantor punya Kementerian Hukum dan HAM saja, antara lainnya Lapas Anak. Kita layani mereka kembali, karena sekedar mereka yang bayar retribusi ke Pemerintah Kota Tangerang, bekasnya tidak bayar,” katanya.

Masalah di antara dua pimpinan ini terjadi saat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Arief halangi izin pembangunan infrastruktur di tempat Kemenkumham. Politikus PDI Perjuangan ini menyatakan, sukarnya beroleh izin berkat tempat punya negara itu akan dibuat sebagai ruang terbuka hijau atau RTH.

Meski sebenarnya, menurut Arief, faksi tidak menyusahkan izin, akan tetapi semua izin telah memiliki ketentuan yang ada. Ia mengatakan Pemerintah Tangerang tidak perlihatkan tempat punya Kemenkumham berubah menjadi tempat pertanian namun, faksi Propinsi Banten dan Kementerian Pertanian yang mengambil keputusan tempat itu sebagai tempat RTH.(fat)

LEAVE A REPLY