Ilustrasi politik uang. Foto: Tribunnews.com

IDNews.co.id – Sejak dimulai masa kampanye pada 23 September 2018, Bawaslu DKI Jakarta banyak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh para caleg. Mulai dari pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye hingga aktivitas kampanye yang tidak sesuai aturan.

Di wilayah Jakarta Barat, terdapat caleg incumbent yang menggunakan fasilitas pendidikan dan melibat aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan kampanye. Menurut Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Divisi Penindakan Puadi, caleg incumbent tersebut melaksanakan kampanye dengan kedok kegiatan silaturahim.

“Kampanye silakan saja, tapi jangan menggunakan fasilitas pendidikan. Bahkan, kepala sekolah mengundang guru-guru untuk mendengarkan caleg tersebut. Si caleg itu dijadikan narsum terkait dengan pemantapan salah satu mata pelajaran, tapi kenyataannya justru menyampaikan visi dan misinya,” beber Puadi ketika dihubungi IDNews.co.id, Kamis (11/10/2018).

Puadi menegaskan, kegiatan tersebut secara jelas terjadi pelanggaran oleh caleg incumbent. Terlebih kegiatan tersebut tidak menyertakan pemberitahuan kepada penyelenggara pemilu. Padahal, pemberitahuan pelaksanaan kegiatan merupakan hal penting. “Meski ada atau tidak pemberitahuan, petugas Bawaslu akan menjalankan pengawasan secara ketat,” tegas dia.

Selain itu, sambung Puadi, terdapat caleg yang diduga membagi-bagikan sembako di wilayah Jakarta Utara. “Kegiatan ini juga tidak menyertakan pemberitahuan. Kita tidak melarang caleg menggelar pertemuan tertutup dengan warga untuk menyampaikan visi dan misinya. Mau ratusan orang atau ribuan orang juga boleh. Tapi yang terjadi malah ada caleg menyambangi warga secara door to door dengan membagikan stiker disertai pembagian sembako,” ungkap dia.

Kedua kegiatan yang dalam sorotan itu, kata Puadi, tengah ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadi (Gakkumdu). Pasalnya, kegiatan yang dilakukan oleh kedua caleg tersebut mengandung unsur pidana dalam pemilu. “Pastinya, kedua kasus itu segera diproses,” tutur dia enggan menyebutkan nama caleg dan asal partainya.

Menanggapi hal itu, Koordinator Jakarta Parliament Watch (JPW) Ign Tricahyo mendukung langkah Bawaslu DKI yang menindaklanjuti masalah money politics dan penggunaan fasilitas untuk kampanye caleg. “Tidak boleh dibiarkan, bila sudah ada unsur pidana, segera tindak lanjut. Belum duduk di parlemen saja sudah melanggar, bagaimana kalau sudah duduk sebagai wakil rakyat,” tandas dia.

Tricahyo meyakini, pengawasan kampanye oleh Bawaslu DKI akan dilakukan secara maksimal. Menimbang sudah adanya komitmen seluruh stakeholder untuk mewujudkan pemilu yang bersih. “Jangan sampai pesta demokrasi dicemari oleh perilaku caleg yang melanggar aturan,” pungkas dia. (man)

LEAVE A REPLY