VIVA Militer: Sampel tes Virus Corona atau COVID-19

IDNEWS.CO.ID – Pemerintah China mengumumkan rencana untuk memberlakukan undang-undang baru di Hong Kong setelah kerusuhan pro-demokrasi tahun lalu. Para aktivis menilai hal ini akan mengakhiri prinsip “satu negara, dua sistem” yang selama ini berlaku di sana.

Kedutaan Besar China di Canberra dalam situs websitenya mengumumkan rancangan UU baru tersebut akan dibahas pada Kongres Rakyat Nasional yang digelar di Beijing mulai hari Jumat (22/05).

Seorang pejabat menjelaskan Kongres Rakyat Nasional merupakan ajang konstitusional untuk menyusun kerangka hukum baru dan mekanisme penegakan hukum demi memastikan keamanan nasional di Hong Kong.

Media South China Morning Post menyebutkan UU baru ini akan secara eksplisit melarang pemisahan diri Hong Kong, campur tangan asing, terorisme, dan semua kegiatan lainnya yang bertujuan menggulingkan pemerintah pusat dan segala gangguan eksternal di bekas jajahan Inggris itu.

Undang-undang ini bisa menjadi titik balik bagi kebebasan di kota internasional tersebut, dan berpotensi memicu revisi status khusus di Washington dan kemungkinan akan memicu lebih banyak kerusuhan.

“Saya kira hari ini merupakan hari paling menyedihkan dalam sejarah Hong Kong,” ujar politisi Pan-Demokratic Hong Kong Tanya Chan.

“Beijing berusaha membungkam suara kritis warga Hong Kong dengan kekuasaan dan ketakutan,” kata aktivis pro demokrasi Joshua Wong.

Ia mengatakan, UU yang ditetapkan secara sewenang-wenang bisa berdampak mematikan bagi warga Hong Kong serta organisasi asing dan para investor.

Anggota parlemen pro demokrasi Clauda Mo mengatakan UU semacam itu akan menempatkan warga Hong Kong di bawah hukum separatisme dan terorisme.

The parliamentary benches are lined with people wearing masks. Mr Xi, standing in front of them, does not Presiden Xi Jinping saat pembukaan Sidang Konsultasi Politik yang mendahului Kongres Rakyat Nasional di Beijing, Kamis (21/05) yang tetap digelar di tengah situasi COVID-19. (AP Photo/Andy Wong, Pool)

Pada hari Selasa, Hong Kong memperpanjang pembatasan sosial terkait COVID-19 hingga 4 Juni, yang mencakup larangan pertemuan publik lebih dari delapan orang. Aksi demonstrasi terhadap UU baru ini akan dianggap melanggar hukum.

Pembatasan COVID-19 juga akan menjadikan peringatan tahunan Peristiwa Tiananmen di Hong Kong yang biasanya dihadiri ratusan ribu orang untuk pertama kalinya tidak dilaksanakan dalam 30 tahun.

Para aktivis menuding Pemerintah telah memanfaatkan pembatasan COVID-19 ini untuk menghalangi pertemuan politik dan kebebasan berbicara, namun hal ini dibantah.

“Sama sekali tidak ada pertimbangan politis terkait dengan peringatan atau pertemuan politik tertentu (yang dilarang karena COVID-19),” ujar Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam.

“Satu-satunya pertimbangan kami adalah keselamatan publik dan kesehatan masyarakat,” tambah pemimpin yang ditunjuk oleh Beijing tersebut. (ach)

LEAVE A REPLY