Ilustrasi senjata. Foto: Demokrasi.co

IDNEWS.CO.ID – Dalam waktu sebulan terakhir, ribuan senjata api telah diberikan lagi ke pemerintah Selandia Baru untuk dihancurkan menyalip pembantaian di Christchurch.

Setelah insiden itu, Parlemen Selandia Baru selanjutnya lepaskan UU Kepemilikan Senjata yang lebih ketat, termasuk larangan penggunaan senjata semi otomatis dan pula pembelian kembali senjata.

Sebulan lalu, tempat pengumpulan senjata yang dilakukan terbuka untuk publik dilakukan di Christchurch cuma beberapa kilometer dari tempat insiden.

Lebih dari 70 pengumpulan sudah dilakukan di semuanya negeri itu.

Senjata sesuai ini yang digunakan dalam pembantaian di dua mesjid di Christchurch bulan Maret lalu.

Polisi Selandia Baru mengatakan terhadap ABC jika dalam program pengembalian senjata pada sebuah bulan terakhir, lebih dari 8 ribu senjata dan 33 ribu sisi dari senjata dikembalikan.

Atas pengembalian itu sekitar $NZD 17 juta (sekitar Rp 17 miliar) sudah dibayarkan.

Wakil Kepala Polisi Selandia Baru Mike Clement mengatakan ia bahagia dengan perubahan selama ini.

“Kami memperkirakan, berdasarkan apa yang sudah terjadi dalam program yang sama di Australia di tahun 1990-an, akan tampil adanya pengembalian besar di awal, selanjutnya mengalami penurunan ditengah-tengah dan penambahan pada sisi akhir.” kata Clement.

“Pada awalnya, beberapa orang tidak suka dan tidak melihat pentingnya hukum di ubah.” ujarnya.

“Namun ane anggap orang menyambut ketentuan ini dan berikut arah yang sedang dituju oleh Selandia Baru.”

Pemilik senjata mengatakan butuh untuk cari nafkah

Faksi berkuasa di Selandia Baru mengharapkan sistem ini sama kesuksesan seperti yang sudah pernah dilakukan di Australia menyalip peristiwa pembunuhan massal di Port Arthur 23 tahun lalu dimana selanjutnya sekitar 700 ribu senjata dikembalikan dan dihancurkan.

Keseluruhan kompensasi keseluruhnya yakni sekitar $NZD 207 juta.

Saat pengembalian pertama di Christchurch bulan lalu, Nicole McKee dari Dewan Pemilik Senjata Berlisensi (COLFO) mengatakan terhadap ABC jika para pemilik senjata yang resmi ini tidak dibawa konsultasi perihal pergantian hukum.

“Ada 250 ribu anggota kami di Selandia Baru, dan jika tambah lagi dengan bagian keluarga mereka banyak dapat mencapai 1 juta, jadi kami kudu didengarkan.” kata McKee bulan Juli lalu.

“Kami kebanyakan tinggal di wilayah pedesaan dan menggunakan senjata untuk menyingkirkan hama dan banyak yang butuh menggunakan senjata untuk cari nafkah.”

COLFO sudah mengeluarkan program pendanaan publik yang akan digunakan untuk cari perlindungan hukum dan akan bawa masalah ke pengadilan bila mereka tetap tidak dibawa konsultasi.

“Kami tidak bahagia dengan penawaran kompensasi dari pemerintah. Tak adil dan tidak masuk akal,” kata McKee terhadap ABC.

Waktu pengembalian senjata ini masih lima bulan , dimana mereka yang kembalikan tidak akan dijatuhi hukuman selama waktu itu.

Setelah waktu pengampunan selesai, kepemilikan senjata terlarang dapat dikenai hukuman maksimal lima tahun penjara.

Semuanya senjata yang dikembalikan ini akan dihancurkan. (ach)

LEAVE A REPLY