IDNews.co.id – Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) mengungkap, sekarang ini Indonesia masih tetap mengalami defisit tembakau, baik dengan kualitas, jumlah, dan varietas.

Akibatnya, impor komoditas ’emas hijau’ itu masih tetap dibutuhkan oleh industri. Terlebih varietas yang tidak bisa dibudidayakan didalam negeri, seperti tembakau Virginia serta Oriental.

Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Muhaimin Moeftie memiliki pendapat, wacana pembatasan impor di dalam defisit tembakau dinilai tidak pas serta meneror kelangsungan industri hasil tembakau.

Menurut dia pemerintah sebenarnya bisa memastikan kebijakan bea masuk yang sedikit lebih tinggi pada varietas yang tidak bisa dibudidayakan maupun varietas yang jumlahnya belum pula memenuhi keperluan industri.

” Bea masuk dapat jadi jalan keluar, ” tutur Moeftie seperti ditulis Viva.

Perihal besarannya, menurut dia pemerintah mesti menetapkannya dengan lumrah. Sehingga Dengan terdapatnya kebijakan ini, industri tetap masih mempunyai akses pada bahan baku.

Sebagai info, dalam lima tahun terakhir, rata–rata produksi tembakau didalam negeri selamanya dibawah 200 ribu ton per tahun. Sementara, permintaan tembakau sekitar 320 ribu ton per tahun.

Disamping itu, Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo menyebutkan, pemerintah bisa kenakan kebijakan tarif progresif pada varietas tembakau yang tidak bisa dipenuhi oleh petani lokal.

” Dengan adanya tarif progresif, jadi yang diuntungkan pasti pemerintah, ” tutur Firman.

Firman juga mengimbau supaya pabrikan terus lakukan pembinaan serta kemitraan pada petani untuk membudidayakan varietas-varietas tembakau yang diperlukan. Sehingga, tembakau dalam negeri yang terserap jadi lebih banyak.

Moefti mengakui mendukung hal itu. Menurut dia pemerintah butuh mendorong percepatan program kemitraan pada pabrikan serta petani tembakau. Program kemitraan termasuk sistem pendampingan waktu penanaman sampai panen.

” Ini satu diantara jalan keluar untuk menjangkau produksi yang diperlukan, baik dengan kualitas ataupun jumlah, ” tuturnya.

Lebih lanjut menurut dia, ketentuan baru perihal pembatasan impor tembakau sejujurnya bertentangan dengan hasrat Presiden Joko Widodo, yang menginginkan ada deregulasi hingga semua kendala usaha bisa dihilangkan. (ndi)

LEAVE A REPLY