Badan Legislasi DPR Rapat Membahas UU MD3
Ilustrasi

IDNews.co.id – Polemik yang terjadi di Indonesia saat ini cukup panas. Jelang pemilu yang tinggal satu tahun lagi, banyak hal terjadi di dunia politik Indonesia ini. Semua lembaga yang berwenang di pemerintahan sibuk kerja cepat.

Kritik demi kritik, kian dilayangkan terhadap para anggota pemangku kekuasaan sebagai salah satu bukti kepedulian terhadap mereka. Akan tetapi, ada satu hal yang perlu diperhatikan, di mana Undang-Undang MD3 yang baru-baru ini direvisi oleh DPR, menghasilkan sedikit kontroversi.

Maulana Syarif Habibi, Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Menjadi anggota dewan, berfugnsi sebagai wakil rakyat Indonesia di setiap pelosok negeri ini memang bukan sesuatu yang mudah. Bisa diakui bahwa membuat sebuah peraturan yang bermanfaat bagi seluruh wilayah di Indonesia merupakan hal sulit.

Namun, pembuatan peraturan yang berguna untuk melancarkan pekerjaan para anggota dewan ini, justru menimbulkan kesan bahwa Lembaga-lembaga pemerintahan ini ingin melindungi dan mementingkan kepentingan mereka.

Ada beberapa pandangan yang perlu diperhatikan terhadap beberapa pasal yang kontroversial. Yakni, pasal 73, pasal 122, pasal 245. Satu poin lainnya yang terdapat pada 3 pasal, yakni pasal 15, pasal 84 dan pasal 260.

Pasal pertama yang menarik yakni pasal 73, di mana pada pasal ini ada sebuah revisi yang sebenarnya merupakan penjelasan bagaimana skema yang akan dilakukan DPR dalam memanggil paksa oknum yang diinginkan oleh DPR.

Merupakan tindakan yang baik karena bermaksud memberikan penjelasan yang riil. Namun justru berbahaya karena beberapa kata-kata, seperti mewajibkan polisi untuk turut serta dalam menangkap oknum dan juga tentang penyanderaan, terlihat seperti otoriter. Dalam artian, DPR bisa memaksa dengan sangat tegas, bahkan menggunakan salah satu aparat penegak hokum, yakni kepolisian.

Lebih menarik lagi yakni pada pasal 122 huruf k, di mana pada poin ini sangat mendukung pasal 73 dimaksud. Pada poin ini berbunyi bahwa “mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”.

Pada poin ini, seakan membuat keterkaitan yang tidak terlihat terhadap pasal 73. Justru bisa menimbulkan salah tafsir. Ada kesan, DPR akan bisa merasa tersinggung terhadap kritik atau pendapat dari oknum tertentu dan bisa seakan memaksa mereka untuk dipanggil untuk DPR.

Hal ini bisa membungkam suara rakyat dalam mengawal pemerintahan di Indonesia ini. Rasa ketakutan untuk berpendapat akan semakin merajalela dan membawa kita ke zaman kegelapan, di mana opini atau pendapat masyarakat tak bisa diungkapkan.

Pada pasal lainnya, yakni pasal 245, menjelaskan bagaimana imunitas anggota DPR dalam memenuhi panggilan aparat penegak hokum melalui proses persetujuan dari MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) dan Presiden.

Proses seperti ini tentunya akan memperlambat penegakkan hukum karena dalam memanggil oknum yang bersangkutan saja, perlu melalui tahapan Panjang. Selain itu juga, keberadaan dewan yang hanya bisa dituntut untuk beberapa kasus saja, memunculkan sebuah keistimewaan.

Memang selama ini, belum diketahui penjelasan tentang hak imunitas bagi anggota dewan serta Batasan-batasannya, sehingga kehormatan anggota dewan tetap terjaga. Namun, tidak mengistimewakan mereka dibandingkan rakyatnya sendiri yang sebenarnya memiliki kekuatan penuh atas negara ini.

Terakhir adalah 3 pasal terkait penambahan kursi pada setiap lembaga (MPR, DPR dan DPD) yang tertuang pada pasal 15, pasal 84 dan pasal 260. Penambahan ini menimbulkan sebuah pertanyaan yakni, untuk apakah penambahan ini? Sebab, penambahan anggota dewan tentunya belum menjadi sesuatu yang diperlukan. Terlebih lagi, hasil kerja anggota dewan selama ini masih cukup mengecewakan.

Dengan kondisi ini, penambahan anggota dewan hanya akan membuang uang negara untuk menggaji dan memfasilitasi mereka. Hal ini perlu pertimbangan yang matang sehingga masyarakat bisa memahaminya.

Memang anggota dewan merupakan hal terpenting bagi roda pemerintahan di Indonesia ini. Sebagai penyambung lidah rakyat tentunya bukan perkara yang mudah. Namun, tidak bisa seenaknya dalam menentukan suatu aturan yang terlihat seperti menguntungkan lembaga tersebut.

Untuk tidak menimbulkan pemahaman yang salah atau negatif, pada pasal 73 tentunya harus diperhatikan esensi dari penggunaan tenaga kepolisian dan juga maksud dari penyanderaan. Kemudian pada pasal 112 huruf k, perlu adanya penjelasan lebih lanjut dan pembatasan agar lebih jelas mana saja yang bisa dikategorikan sebagai hal yang merendahkan kehormatan anggota dewan.

Perlu adanya penjelasan lebih lanjut tentang skema yang ditentukan DPR dalam proses penegakan hukum bagi anggota dewan yang tertuang pada pasal 245, serta penjelasan bahwa anggota dewan berhak untuk diproses hukum sehingga tidak menunjukkan sebuah keistimewaan.

Dalam menentukan jumlah anggota DPR, perlu diadakan sebuah survey dan penyesuaian data statistik. Sehingga tidak ada ketimpangan jumlah rakyat yang diwakilkan dari satu daerah dengan daerah lainnya. Selain itu juga dengan data yang akurat, anggota dewan bisa menjelaskan dengan data yang baik bahwa jumlah yang ditentukan sudah sesuai dengan aturan dan data yang pernah dihimpun.

Hal-hal kecil ini memang menjadi polemik karena di Indonesia banyak hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan negara. Sedangkan untuk rakyat, perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang DPR, MPR, DPD dan DPRD agar bisa mengkritik sesuai dengan yang seharusnya. (*)

 

LEAVE A REPLY