Ilustrasi penjara. Foto: Republika

IDNEWS.CO.ID – Sub Komite Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Mencegah Penyiksaan akan segera periksa dugaan pelanggaran HAM pada para tahanan dalam penjara di Australia.

Sub komite memberitakan akan mengunjungi enam negara termasuk Australia dan Nauru untuk melakukan pengawasan secara acak ke penjara-penjara, tahanan remaja, dan layanan perawatan lanjut usia.

Kunjungan itu akan dilakukan setelah sebelumnya seorang bocah pribumi dengan terbatasnya cendekiawan ditelanjangi di sel tahanan di Brisbane.

Pada Mei lalu, program Four Corners dari ABC mengatakan sejumlah perkara adanya beberapa anak yang berumur 10 tahun ditahan dalam penjara orang dewasa selama beberapa minggu. Satu orang salah satunya diletakkan dalam sel isolasi selama 23 hari.

Perkara yang lain, seorang remaja pribumi dengan disabilitas kemajuan saraf dan masalah spektrum alkohol sejak janin, ditelanjangi paksa karena menolak mengenakan busana anti-bunuh diri.

Ketua Sub Komite untuk Mencegah Penyiksaan (SPT) Sir Malcolm Evans mengatakan, insiden-insiden berikut ini yang akan menjadi perhatian dalam pemeriksaannya.

“Jelas perihal semacam itu benar-benar tidak bisa terjadi tetapi sayang sekali mereka melakukan,” kata Sir Evans.

“Kami hadir bukan untuk memeriksa tuduhan-tuduhan pribadi, tetapi soal tersebut yang menurut pekerjaan kami, harus kami yakinkan tidak terjadi,” jelasnya.

Pemerintah Australia meratifikasi protokol opsional untuk konvensi melawan penyiksaan pada bulan Desember 2017. Konvensi didesain untuk menghambat penganiayaan pada para tahanan melalui proses pengawasan.

Ini merupakan yang pertama-tamanya Australia akan diinspeksi oleh PBB terkait dugaan penyiksaan tahanan. Beberapa penyelidik PBB memiliki akses tak hanya terbatas ke layanan mana juga di negara ini.

Tidak dengan pemberitahuan, penyelidik PBB bisa berbicara dengan individu mana juga, saat jam berapa saja, dan melihat sisi mana juga dari layanan penjara dan terhubung semua dokumentasi.

Dengan cara yang sama, Australia cuma akan mendapatkan pemberitahuan tiga hingga empat bulan sebelum kunjungan para penyelidik PBB.

“Kami selalu mengupayakan meyakinkan mengunjungi beberapa negara yang baru masuk sesegera mungkin, untuk paham apa permasalahan di negara itu,” kata Sir Evans.

“Kami tidak sudah pernah mengatakan tempat penahanan mana yang akan kami singgahi sebelumnya, kami akan tampak demikian saja,” ujarnya.

“Instruksi kami meluas ke penjara, kantor polisi, rumah sakit jiwa dimana orang bisa ditahan dan tidak bebas untuk pergi, lembaga perawatan sosial, tahanan imigrasi,” tangkisnya.

“Protokolnya amat jelas dalam hal ini. Aku tak melihat alasan untuk merasa Australia tidak akan menghargai instruksi kami,” tegas Sir Evans.

Kecuali Australia dan Nauru, Sub Komite PBB ini memberitakan akan mengunjungi Kroasia, Lebanon, Madagaskar dan Paraguay.(ach)

LEAVE A REPLY