IDNEWS.CO.ID – Seorang pengemudi mobil di Cianjur, Jawa Barat, terjaring penertiban lalu lintas dikarenakan pajak kendaraan kepunyaannya mati, alias belum diperpanjang. Tapi, saat di stop polisi, dia menolak salah. Menurutnya, pajak bukan jadi masalah petugas keamanan, tetapi petugas perpajakan.

“Saya bawa juga SIM, STNK masih hidup. Saat ini tunjukkan pada saya, UU-nya apa? Masalah berapakah? Pajak (mobil) saya memang mati, namun bukan jadi masalah kalian,” kata pemilik mobil itu terhadap sang polisi dengan suara geram, seperti diambil akun Instagram @fakta.indo, Senin (18/11/2019).

Mengingat penertiban itu sifatnya paduan, jadi tidak hanya petugas kepolisian saja yang ada di sekitar area penilangan, tetapi petugas perpajakan. Dapat tetapi, saat pemilik mobil disandingkan dengan petugas itu dan dinyatakan bersalah, dia tetap saja bela dirinya.

“Lho, Anda kan petugas pajak, ini kan di jalan raya, terus apa urusannya dengan penilangan? Pajak itu kan urusannya denda, jadi bukan di sini,” semburnya masih dengan suara tinggi dan meminta petugas itu untuk membuktikan undang-undang yang sudah dilanggarnya.

Diberitakan dari Hukum Online yang setelah itu diberikan lagi laman sah Kominfo, Senin 18 November 2019, polisi lalu lintas punya hak menilang kendaraan yang pajaknya mati dan belum diperpanjang. Ketentuannya sendiri tertuang dalam Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Aturan yang mengontrol tentang kekuatan kepolisian sendiri, tercantum pada masalah 70 ayat 2. Masalah itu menjelaskan, STNK bermotor dan TNKB berlaku selama lima tahun dan harus dilakukan pengesahan tiap-tiap tahunnya.

Nah, jika pemilik kendaraan tidak melakukan keharusan membayar pajak kendaraan setiap tahun dan per lima tahun, artinya beberapa surat kendaraan tidak resmi. Penekanannya pada argumentasi hukum dan segi keabsahan atau otoritas STNK.

“Jadi untuk memaksakan pengendara membayar pajak, proses pengesahan STNK tahunan polisi diletakkan setelah proses pembayaran pajak terhadap DISPENDA. Jadi ingin tidak ingin, warga yang ingin memberlakukan STNK tahunannya, harus bayar pajak dahulu. Keduanya sama sama berkenaan,” tuliskan laman sah pemerintah itu. (ach)

LEAVE A REPLY