Pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH.Ma'ruf Amin

IDNEWS.CO.ID – Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid menilainya penggunanaan nomenklatur (penamaan) penobatan presiden-wapres periode jabatan periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 oleh MPR kurang tepat dan tidak sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu, ia menggerakkan DPR segera melakukan koreksi pada UU MD3, utamanya terkait nomenklatur penobatan presiden jadi sumpah atau janji jabatan presiden dan wapres.

Fahri mengatakan arti penobatan tidak dikenal dalam pranata peraturan clausal 9 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen pertama, yang mana dijelaskan kalau ayat (1), sebelum memangku jabatannya, presiden dan wapres bersumpah menurut agama, atau janji dengan benar didepan MPR atau DPR sebagai berikut. Serta seterusnya ayat (2), jika MPR atau DPR tidak bisa mengadakan sidang, presiden dan wapres bersumpah menurut agama, atau janji dengan benar didepan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Menurut Fahri, pembentuk undang-undang secara tidak teliti telah membuat ide dan nomenklatur penobatan presiden dan wapres sebagaimana ada dalam peraturan clausal 33, 34 dan 35 UU No. 17 Tahun 2014 Perihal MPR, DPR, DPD dan DPRD Jo. UU RI No. 42 Tahun 2014 Jo. UU RI No. 2 Tahun 2018 Jo. UU RI No. 13 Tahun 2019 Perihal Pergantian ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 Perihal MPR, DPR, DPD dan DPRD.

“Secara teoritik saat amandemen UUD tahun 1945, kalau prosedur ketatanegaraan telah berganti, baik secara paradigmatik ataupun konstitusional, kelembagaan MPR tidak berbentuk hirarkis. Mempunyai arti, kelembagaan MPR yakni sama dengan atau sejajar dengan kelembagaan presiden, sampai akibatnya ketatanegaraannya yakni tidak tepat jika MPR melakukan tindakan melantik atau penobatan presiden seperti waktu kita masih berlandaskan mengerti dominasi MPR sebelum amandemen konstitusi,” kata Fahri melalui keterangan tertulisnya, Senin (21/10/2019).

Fahri mengatakan MPR sebenarnya cuma menyaksikan pengucapan sumpah jabatan presiden dan wapres sebagaimana telah dipastikan secara limitatif oleh konstitusi. Ke depan, lanjut ia, jadi pekerjaan konstitusional DPR untuk mengevaluasi dan meluruskan ide sumpah jabatan presiden ini dengan melakukan koreksi atas peraturan clausal 33 UU No. 17 Tahun 2014 Perihal MPR, DPR, DPD dan DPRD.

“Ini biar searah dan sebangun dengan spirit rumusan peraturan clausal 9 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, dan praktik ketatanegaraan kita jadi liniear dengan skema pemerintahan presidensial yang kita anut saat ini,” kata Fahri.

Sebelumnya, MPR melantik Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wapres periode 2019-2024 pada Minggu, 20 Oktober 2019. Sekarang, Jokowi tengah membuat kabinetnya yang baru. (fat)

 

LEAVE A REPLY