IDNews.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta anggarannya ditambah dari Rp4,2 triliun menjadi Rp5,7 triliun di tahun 2018 mendatang. Namun, masih belum jelas terkait alasan peruntukan penambahan dana yang mencapai 25 persen tersebut.
“DPR akan mengajukan bujet Rp5,7 triliun untuk tahun anggaran 2018. Nilai itu naik 25 persen dari anggaran tahun 2017 ini, yang besarnya Rp4,2 triliun. Kami akan membahas lebih lanjut setelah Presiden Joko Widodo membacakan nota keuangan pada 16 Agustus,” ungkap Anton Sihombing, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan Kamis (9/8).
Disinggung rincian penambahan tersebut? Anton enggan mengutarakannya. Dia hanya menyatakan, DPR akan membahasnya kemudian dan hasilnya nnati, kemudian dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. “Rapat kilat semua. Sebenarnya anggaran DPR untuk 2018 itu sudah disetujui dalam rapat paripurna pada April lalu,” tandasnya.
Wakil Ketua BURT DPR RI, Hasrul Azwar mengaku, anggaran yang diajukanuntuk rancangan kerja dan anggaran itu sebenarnya sebesar Rp7,25 triliun. Namun, yang disepakati Ro5,7 triliun. Rinciannya untuk alat kelengkapan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR. Dari anggaran itu, Rp4,87 triliun untuk satuan kerja Dewan dan sisanya, Rp2,37 triliun, untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR.
Dia menguraikan, alokasi anggaran satuan kerja dewan dibagi menjadi dua, yaitu untuk pelaksanaan Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI sebesar Rp1,16 triliun dan Program Penguatan Kelembagaan Rp3,71 triliun. Anggaran satuan kerja Sekretariat Jenderal juga dibagi menjadi dua alokasi dana, yaitu Program Dukungan Manajemen Pelaksana Tugas Teknis Lain di Sekretariat Jenderal DPR sebesar Rp2,32 triliun dan untuk Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan Rp51 miliar.
Meski bernilai jumbo, Hasrul mengklaim, jumlah usulan anggaran itu termasuk kecil. “Ini hanya sekitar 0,34 persen dari APBN 2017,” kilahnya kepada wartawan, kemarin.
Hasrul tidak berkomentar ketika ditanyai soal asal-usul rencana kenaikan anggaran DPR itu. Dia menyatakan, angka itu datang dari usul Sekretariat Jenderal DPR. “BURT membahas secara umum setelah disetujui sidang paripurna, akan dibahas di Banggar,” imbuhnya.
Sekretaris Jenderal DPR RI, Achmad Djuned juga tidak bersedia berkomentar banyak. “Sekretariat Jenderal yang mengusulkan,” singkatnya, saat dikonfirmasi, kemarin.
Sementara, anggota Banggar DPR RI, Robbert Joppy Kardinal mengatakan, segera membahas dan meminta persetujuan pemerintah. “Kalau pemerintah tak menyetujui penuh sesuai usulan, kami akan kompromikan. Kami akan cari anggaran prioritas. Pembahasan anggaran harus selesai pada akhir Oktober,” kata politisi Partai Golkar itu kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (9/8).
Anggaran DPR tahun 2018 mengalami kenaikan dari sekitar Rp 4,7 T di 2017 sesuai dengan APBN-Perubahan menjadi Rp 5,7 T. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan anggaran tersebut sudah disepakati dengan pemerintah.
BURT menyampaikan pagu anggaran DPR untuk tahun 2018 adalah Rp 5,73 T dengan pembagian untuk dewan Rp 4 T dan kesetjenan DPR sebesar Rp 1,7 T. Hasil tersebut turun dari usulan yang disampaikan BURT pada bulan April yakni sebesar Rp 7,2 T.
“Ini udah sering kali dibahas bersama. Baik dengan pemerintah, banggar, BURT, kesetjenan DPR, dan Menteri Keuangan langsung juga pernah. Selain itu juga rapat konsultasi rapat pimpinan DPR,” ujar Taufik saat dihubungi detikcom, Kamis (10/8/2017).
Diamini Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan. Dia mengutarakan, besaran angka itu sudah menyesuaikan dengan kemampuan pemerintah. Pimpinan DPR hanya memfasilitasi aspirasi BURT dan Banggar.
“Kebutuhan itu disesuaikan dengan kemampuan pemerintah. Setiap kali mengenai keuangan DPR itu dibahas bersama. Secara normatif kita minta disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Ini juga bagian dari UU APBN, hasilnya merupakan lampiran nomenklatur dari UU APBN. Sehingga total anggaran DPR seperti yang disampaikan pimpinan BURT,” terang Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (9/8).
Politikus PAN itu menyebut, justru anggaran yang telah disepakati BURT dan Kesetjenan DPR itu sudah mengalami penghematan dari usulan sebelumnya. Apalagi untuk kegiatan DPR dan anggotanya, dana sebesar Rp4 T sudah merupakan akumulasi dari 560 anggota dewan.
“Itu untuk kebutuhan kegiatan serta penunjang kinerja sesuai mekanisme dan UU dan disesuaikan pemerintah. RP4 T untuk cover kegiatan 560 anggota,” kata Taufik.
Dia lalu membandingkan anggaran DPR Rp5,7 T untuk tahun 2018 dengan anggaran Bank Indonesia (BI) tahun 2017 yang besarnya mencapai Rp9,87 T. Padahal secara struktural, DPR lebih banyak dibandingkan BI.
“Kita tetap dukung ya BI. Tapi artinya bisa dibandingkan. BI kebutuhan personel lebih sedikit dari pada DPR. Kesetjenan DPR saja untuk pegawai tidak tetap, honorer, itu bisa lebih dari 4.000 orang. Lalu ada eselon. Kemudian DPR ada 560 anggota,” urainya.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yenny Sucipto mengatakan, besarnya anggaran tak sebanding dengan hasil kinerja dewan. “Kinerja mereka pun buruk, tapi maunya selalu lebih,” ucapnya, kemarin.
Senada, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Roy Salam. Dia bahkan curiga para anggota DPR menaikkan anggaran tahun depan itu untuk modal ikut pemilu 2019. “Jangan-jangan untuk persiapan kampanye. Apalagi tujuan penganggaran itu tidak transparan,” tutupnya. (ndi)  

LEAVE A REPLY