Ilustrasi Hukum. Foto: SINDOnews

IDNEWS.CO.ID – Kasus Baiq Nuril yang mengambil perhatian publik jadi prihatin sendiri untuk golongan DPR RI. Karenanya, Anggota Komisi III Nasir DPR RI Nasir Djamil menyatakan siap memberikan support jika diperintah penilaian Presiden untuk pemberian amnesti untuk Baiq Nuril, bertindak sebagai terpidana masalah Kabar dan Transaksi Elektronik (ITE). Beritanya, peninjaun kembali (PK) yang diserahkan Baiq tidak diterima oleh Mahkamah Agung (MA).

“Kalau Baiq Nuril meminta amnesti pada Presiden dan selanjutnya Presiden meminta penilaian DPR, ane haqqul yaqin jika semuanya fraksi di DPR akan memberikan kesepakatan pada Presiden terkait pemberian amnesti pada Baiq Nuril,” kata Nasir saat jadi narasumber dalam Dialektika Demokrasi bertopik “Baiq Nuril Kemukakan Amnesti, DPR Sepakat?” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini punyai kepercayaan, karena ini kesempatan baik untuk mendatangkan apa yang disebutkan dengan restorative justice. “Kami saat ini bersama pemerintah sedang membuat koreksi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita dan satu diantaranya soal yang ingin diutamakan dalam koreksi itu yaitu bab restorative justice,” imbuhnya.

Legislator dapil Aceh ini mengutarakan, ini merupakan ujian untuk Presiden Joko Widodo terkait pemberdayaan dan perlindungan para wanita. Lantaran, wanita merupakan satu diantaranya kelompok yang rawan pada pelecehan. “Apa yang dirasakan oleh Baiq Nuril ini jadi catatan untuk kita, dan pasti negara mesti melindungi penduduk negaranya,” tukasnya.

Dalam hal ini, Presiden memiliki wewenang untuk memberikan amnesti pada seorang terpidana. Amnesti itu kan akan menyingkirkan atau meniadakan gara-gara hukum dari aksi seseorang dan selanjutnya bisa juga kembalikan status seseorang yang awalnya bersalah jadi tidak bersalah. Tetapi, sampai saat ini DPR RI masih tunggu etiket dari pemerintah dalam usaha pemberian amnesti itu. (ndi)

LEAVE A REPLY