Ilustrasi

IDNews.co.id – Ketua Badan Legislasi, Supratman Andi Agtas, mempersilakan pasal-pasal yang baru disahkan DPR dalam UU MD3 untuk digugat ke Mahkamah Konstitusi. Selama penggugat memiliki kedudukan hukum, DPR mempersilakan.

” Semuanya pasal dapat di-review, itu hak warga negara selama miliki legal standing. Yang tak bisa memajukan tuntutan cuma DPR dan pemerintah. Selain itu bisa, ” kata Supratman saat dihubungi, Selasa, (13/2/2018).

DPR udah mengesahkan sejumlah pasal yang dianggap mengandung masalah bersamaan dengan pengesahan pasal menambahkan pimpinan DPR dan MPR.

Pasal-pasal tersebut di antaranya pasal pemidanaan untuk yang merendahkan kehormatan DPR, pasal pemanggilan paksa dan penyanderaan, dan pasal pemanggilan anggota DPR yang terlilit tindak pidana mesti atas izin DPR dengan pertimbangan MKD.

UU MD3 ini disahkan DPR dalam paripurna dengan di setujui delapan fraksi. Adapun dua fraksi yang lain yaitu Nasdem dan PPP pilih walkout karena tak sepakat dengan pasal yang disuruhkan kesepakatan. Mereka pingin RUU MD3 dipending pengesahannya dan dikaji kembali. (ndi)

LEAVE A REPLY