IDNews.co.id – Reformasi yang bergulir di 1998 merupakan bukti kedewasaan Bangsa Indonesia. Kemudian pada perjalanannnya menemui banyak ujian. Baik dalam berdemokrasi hingga berbagai aspek pemerintahan.

Belakangan ini, muncul peristiwa yang menarik perhatian rakyat, termasuk pribadi saya. Yakni ketika Ketua Badan Ekesekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia Zaadit Taqwa memberikan ‘Kartu Kuning’ kepada Presiden Joko Widodo dalam acara Dies Natalis ke-68 UI di Balairung, Depok, Jumat (2/2/2018).

Zaadit mempertanyakan mengapa gizi buruk masih terus terjadi meski Papua memiliki dana otonomi khusus (otsus) yang besar. Pada 2017, dana otsus untuk Papua mencapai Rp 11,67 triliun, yaitu Rp 8,2 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 3,47 triliun untuk Provinsi Papua Barat.

Sorotan lainnya juga terkait langkah pemerintah mengusulkan Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan sebagai penjabat gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai penjabat gubernur Sumut. Langkah ini dinilai memunculkan Dwifungsi Polri/TNI.

Maulana Syarief Habibi, Mahasiswa Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh November.

Sedangkan isu lainnya yakni, adanya draf peraturan baru Organisasi Mahasiswa (Ormawa). Aturan baru itu dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.

Begitu beraninya mahasiswa yang satu ini melakukan tindakan seperti itu kepada presiden. Ya, saya salut akan keberanian tersebut. Hanya saja, sepengetahuan saya, hingga detik ini, tidak mahasiswa di Indonesia berjuang untuk negaranya. Minimal dalam bentuk fungsi control terhadap pemerintah.

Walaupun tidak dipungkiri, mahasiswa kerap menyampaikan aspirasi dengan cara menggelar aksi unjuk rasa. Kendati efektif atau tidak, masih dipertanyakan. Pasalnya, setiap tuntutan yang disampaikan ketika berunjuk rasa atau demo, mungkin tidak terdengar oleh para pemangku kebijakan atau pihak yang berwenang.

Namun tiba-tiba, Zaadit muncul sebagai pelopor pergerakan. Layaknya sebuah koin yang kita lemparkan ke suatu tempat kosong. Tentunya akan banyak orang yang tertarik terhadapnya dan bisa melihat koin tersebut, meski hanya terlihat satu sisi saja.

Lalu bagaimana dengan satu sisi lagi dari koin itu? Inilah perlunya kita melihat dan memahami dari kedua sisi. Ada sisi pro dan sisi kontra. Sisi pro dari gerakan ini adalah tentunya akan menyadarkan pemerintah bahwa kita tidak diam.

Mahasiswa juga ingin membantu pemerintah dalam mewujudkan cita-cita negara ini yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945, alinea terakhir. Selain itu, perlu disadari semua pihak bahwa mahasiswa dari jurusan manapun ingin turut serta dalam mengontrol negara ini.

Bahkan bila memungkinkan, kami akan turun langsung membantu pemerintah. Hal ini juga didapatkan dari hasil wawancara oleh Najwa Shihab yang membahas kelanjutan dari tuntutan tersebut.

Sedangkan sisi pro yang patut dipertimbangkan dari peristiwa tersebut yakni, banyak mahasiswa, termasuk saya, tergugah untuk ikut bergerak mengontrol pemerintah. Memang diakui, sebagian mahasiswa baru menyadari akan hal itu. Sebagian lagi, tidak percaya diri untuk bertindak lantaran tak ada teman untuk beraksi.

Dari semua kebaikan itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada sisi koin lainnya, yaitu sisi kontra. Bagi kalangan yang mengkritik Zaadit, terbilang lemah dan tidak akurat. Terkesan subjektif. Bahkan seorang menteri sekalipun bisa mengeluarkan respon yang menurut saya, tidak sesuai dengan wawasan yang dimiliki.

Memang, patut diakui, aksi yang dilakukan Zasdit cukup gegabah. Sebab, masih ada cara lain yang lebih demokratis, seperti mengajak bertemu langsung Bapak Jokowi. Bila alasan tentang bagaimana kekuatan tuntutan yang dilayangkan tidak memiliki bukti yang kuat, hal ini bisa dijadikan alasan yang benar untuk ‘melawan’ Zaadit.

Walaupun dari sisi praktikal, perlu diapresiasi tindakan Zaadit sebagai bentuk kepedulian dan bukti mahasiswa mau membantu pemerintah. Namun, satu alasan yang menurut saya cukup menggelitik, dari tiga tuntutan yang diucapkan oleh Zaadit, terdapat satu tuntutan yang seharusnya tidak dilayangkan saat itu, yaitu tentang tuntutan gizi buruk dan masalah lainnya di Papua.

Tuntutan ini membawa pada pandangan lain. Politisi senior dari PDI Perjuangan, Adian Napitupuli, berkomentar terhadap tuntutan tersebut. Seharusnya, mahasiswa menggelar survey langsung dan merasakan langsung kondisi di Papua, sehingga memiliki nilai yang kuat dalam melayangkan tuntutan.

Memang tidak salah komentar tersebut, namun Zaadit juga tidak salah karena hal ini boleh-boleh saja sebagai wujud praktik demokrasi. Namun disayangkan, muncul pendapat lain oleh salah satu partai politik yang mengkritik Presiden Jokowi.

Sehingga muncul kesan bahwa aksi Zaadit ‘ditumpangi’ kepentingan lain. Indikasinya, tidak ada survey yang mendalam ke lokasi yang terjadi gizi buruk. Saya sebagai mahasiswa memiliki pandangan, hal ini bisa jadi merupakan tindakan yang bisa jadi boomerang terhadap niat baik untuk mengontrol pemerintah. Terhadap dua tuntutan lainnya, saya sangat mendukungnya. (*)

LEAVE A REPLY