Ilustrasi antikorupsi. Foto: KlikPositif

IDNEWS.CO.ID – Dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2019, Presiden Jokowi menyatakan, siap mendukung ancaman hukuman mati untuk para terdakwa korupsi. Satu penegasan yang mungkin dimaksudkan bahwa presiden sangat geram terhadap korupsi.

Pernyataan ini juga seperti ingin menegaskan bahwa sikap beliau tidak melemah dalam hal pemberantasan korupsi. Hanya saja, jika dikaitkan dengan berbagai tindakan dan sikapnya akhir-akhir ini, pernyataan presiden terdengar garing.

Ray Rangkuti. Pengamat Politik

Bahkan, ada kesan ingin memulihkan citranya yang terus menerus kian merosot, khususnya di kalangan publik penggiat antikorupsi. Kenapa garing? Mudah saja melacaknya. Dimulai dari sikapnya atas revisi UU KPK, batalnya beliau mengeluarkan Perppu pemulihan KPK, pemberian grasi atas napi koruptor, serta tak jua adanya langkah maju dalam pengungkapan kasus Novel Baswedan.

Jika dihadapkan pada kenyataan-kenyataan itu, maka pernyataan presiden tersebut terasa garing. Di luar itu, di kalangan pegiat HAM, hukuman mati atas seseorang juga telah lama digaungkan untuk ditiadakan.

Hukuman mati diganti dengan hukuman seumur hidup atau lainnya yang sepadan. Oleh karena itu, selain garing, pernyataan presiden tersebut juga seperti mengabaikan semangat menghapuskan hukuman mati bagi seseorang.

Kegaringan itu bertambah manakala presiden membuat alasan pemberian grasi terhadap napi koruptor atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Satu sikap yang terlihat saling bentrok. Di satu segi, demi grasi presiden menjunjung kemanusiaan, tapi saat yang sama tidak menolak pemberlakuan hukuman mati terhadap koruptor.

Lha… bagaimana dua sikap berbeda ini bisa jadi satu? Jawabannya, karena gerakan antikorupsi selesai sebatas ucapan, perayaan bukan pada sikap dan tindakan. Pada situasi tertentu, gerakan antikorupsi itu dipergunakan untuk kepentingan elektoral semata.

Maka ketidaksesuaian ucapan dan tindakan akan sangat mudah ditemukan. Padahal, presiden tidak perlu memperlihatkan sikap seolah tak keberatan menghukum mati koruptor untuk memperlihatkan citra sebagai presiden yang anti korupsi.

Penampilan ini selain garing, juga pernyataan yang berlebihan. Untuk meyakinkan publik bahwa presiden berada di barisan anti korupsi cukup dilakukan dengan memulihkan kembali kewenangan dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi, tidak memberi grasi bagi mereka yang dipidana korupsi, dan segera mengungkap siapa pelaku kriminal terhadap Novel B.

Saya kira, dengan langkah ini, lebih dari cukup untuk menggetarkan bagi siapapun yang berminat mengkorupsi uang negara. Mari kita sambut hari anti korupsi ini lebih dari sekedar untuk kepentingan citra, perayaan-perayaan, tapi aksi dan tindakan nyata. (*)

LEAVE A REPLY