Ilustrasi borgol. Foto: Sebarr.com

IDNEWS.CO.ID – Polri menangkap eks narapidana teroris bernama Harry Kuncoro (41). Harry ditangkap di Bandara Soekarno Hatta, saat hendak menuju Suriah melalui Iran pada 3 Januari 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, alasan pengungkapan mengenai penangkapan Harry baru dilakukan hari ini, karena proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti untuk menjerat Harry sebagai tersangka.

“Kenapa baru diungkap setelah satu bulan, karena memang proses investigasi butuh penguatan alat bukti lainnya untuk mentersangkakan HK,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

Dedi menjelaskan, Harry mempunyai rekam jejak aksi terorisme yang panjang. Tercatat, Harry pernah tergabung dalam kelompok teroris Jamaah Islamiah (JI) pimpinan Nurdin M Top dan dr Azhari.

Selain itu, Harry juga tercatat sudah dua kali masuk penjara, karena kasus terorisme.

Dedi juga menambahkan, usai keluar dari LP Nusakambangan pada 2016 lalu, Harry juga memiliki hubungan yang erat dengan kelompok teroris di luar negeri khususnya di Suriah.

“Kontak person tersangka di Suriah, dengan Abu Wahid. Dalam organisasi ISIS di Suriah, dia sangat aktif sebagai salah satu algojo ISIS,” ucapnya.

Pascatewasnya Abdul Wahid pada 29 Januari 2019, terungkap bahwa Abdul Wahid meminta Harry untuk bergabung ke Suriah, dengan biaya sebesar Rp30 juta yang diberikan oleh Abdul Wahid.

Uang tersebut, kata Dedi, juga diperuntukkan untuk membangunkan sel-sel terorisme yang tidur di Indonesia.

Untuk rekam jejak aksi terorisme Harry di Indonesia, Dedi mengatakan, tersangka terlibat beberapa aksi terorisme seperti di Bali, NTB, dan Yogyakarta. Harry juga termasuk salah satu narapidana teroris senior yang dianggap menguasai wilayah Indonesia, Asia, bahkan luar negeri.

“Saat ini, HK sudah ditahan oleh Densus dan masih terus dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengungkap jaringan teroris di Indonesia dan luar negeri khususnya di Suriah,” katanya.

Harry pun disangkakan Pasal 12 A ayat 1 UU nomor 5/2018 tentang Tindak Pidana Teror, Pasal 15 jo Pasal 7 UU 15 tahun 2003, Pasal 13 huruf c UU 15/2003 dan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen. (ach)

LEAVE A REPLY