Wisatawan berwisata di kawasan Pantai Kuta, Badung, Bali. Foto: Kompas

IDNEWS.CO.ID – Pelancong asing asal Australia menangguhkan tujuannya berlibur ke Bali dikarenakan Perancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang rencananya akan disahkan DPR pada 24 September 2019.

Peraturan atau beleid ini memang memetik protes dalam negeri karena sejumlah klausal yang dianggap bermasalah.

Elizabeth Travers, pengusaha Australia yang mengurus 30 vila di Bali, mengakui sudah terima penghentian perjalanan dari klien langganannya karena kuatir.

“Saya katakan pada mereka (undang-undangnya) belum disahkan. Namun gue sudah terima penghentian. Mereka bilang tidak pengin hadir ke Bali karena mereka belum menikah,” papar Travers, seperti diambil dari Dailystar, Minggu, 22 September 2019.

Dia memperingatkan RKUHP dapat merusak industri pariwisata dibanding dengan gosip terorisme dan letusan gunung berapi sekalinya.

“Gue sudah melalui dua perkara pemboman dan beberapa petaka alam. Gue berpikir jika pemerintah Indonesia serius dalam menegakkan peraturan ini, karena itu industri pariwisata akan hancur,” jelasnya.

Hal seirama pula dikatakan Prof. Tim Lindsay dari Universitas Melbourne berkenaan resiko dari klausal perzinaan itu bila diloloskan. “Apa pelancong mesti bawa surat nikah sewaktu mereka bertandang ke Indonesia?” katanya.

Pemerintah Australia pula telah beri teguran pada penduduk negaranya resiko dari kemungkinan lolosnya klausal perzinaan itu merupakan kalau pelancong asing, termasuk dari Australia yang tidak menikah atau belum menikah, dapat dikenai klausal itu sewaktu mereka berlibur ke Bali atau wilayah wisata Indonesia yang lain.

Kegalauan itu terlihat riil, dengan situs peringatan perjalanan di Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), yang sudah diperbaiki dengan masukkan peringatan supaya pelancong waspada dengan kemungkinan klausal itu diloloskan minggu kedepan.

“Kami melakukan perbaikan peringatan perjalanan dengan masukkan informasi baru berkenaan kemungkinan pergantian pada UU Hukum Pidana Indonesia. Pergantian UU itu akan mulai berlaku dua tahun setelah UU itu disahkan,” bunyi keterangan DFAT.(fat)

LEAVE A REPLY