IDNews.co id – Pimpinan DPRD DKI Jakarta mendorong percepatan proses hukum terhadap kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW). Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang akan membatalkan pembelian lahan senilai Rp 800 miliar tersebut, tidak perlu ditunda-tunda lagi.

“Sudah jelas ada penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi dasar hukum yanh sangat kuat, kami di DPRD mendukung penuh pembatalan dan juga proses hukumnya,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana, Rabu (17/1).

Abraham mengungkapkan, pernah dimintai keterangannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan perihal pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ini. Saat itu, penyidik BPK yang muda-muda dan sangat kritis bertanya kepada dirinya, perihal tahu atau tidak tentang adanya pembelian lahan Sumber Waras dalam APBD Perubahan 2014.

“Saya pernah ditanya BPK, tahu enggak ada email perubahan nomenklatur tentang pembelian lahan RS Sumber Waras?’ Saya bilang, saya enggak tahu, BPK bilang ada (perubahan nomenklatur) itu,” kata Abraham.

Bahkan, dia menunjukkan bukti bahwa dirinya tidak ikut menandatangani dokumen pembelian lahan. “Dari empat pimpinan DPRD ketika itu, hanya saya yang tidak tandatangan. Sisanya, yakni Ketua Dewan Prasetio, Wakil Triwisaksana, Ferrial Sofyan semuanya tanda tangan. Hanya saya yang tidak,” ungkap Abraham sambil menunjukkan bukti salinan dokumen.

Pimpinan DPRD DKI Jakarta menandatangani KUA-PPAS pada 14 Juli 2014. Kemudian DPRD DKI Jakarta mengesahkan RAPBD-P 2014 pada 13 Agustus 2014. “Ekstremnya, ada satu lembar yang diganti. Semua pimpinan tanda tangan KUA-PPAS 14 Juli tapi yang beli tanah sebagai pembangunan RS Sumber Waras tanggal 14 Agustus 2014, hanya saya saja yang tidak tanda tangan,” kata dia.

Politisi PPP itu juga menunjukkan selembar kertas dengan rencana pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras untuk dibangun RS khusus jantung dan kanker. Nomenklatur itu dinilai Lulung tidak disepakati oleh pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Tak hanya itu, evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas RAPBD-P 2014 pada 22 September 2014 pun ditunjukkan kepada wartawan. Pada dokumen itu disebutkan belanja modal pengadaan tanah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dianggarkan Rp 800 miliar dalam kegiatan pembelian lahan RS Sumber Waras sebagai RS khusus kanker pada SKPD Dinas Kesehatan. “Jelas itu tidak dianggarkan Rp 800 miliar. Mana bisa dibohongi Kementerian Dalam Negeri,” kata Abraham.

Ia juga mengatakan, persoalan lahan Sumber Waras ini harus dituntaskan, dan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus dimintai keterangan. “Aparat hukum kami harapkan segera melakukan tindakan. Tidak perlu takut,” tegas politisi yang akrab disapa Haji Lulung itu.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik YKSW Rp 800 miliar. Dana pembelian lahan itu dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014. DKI akan membangun rumah sakit kanker karena belum memiliki rumah sakit yang khusus menangani kanker.

Pengobatan kanker terpusat di RS Kanker Dharmais. Pasien di Dharmais membeludak dan menimbulkan antrean panjang dalam penanganan pasien. (pas)

LEAVE A REPLY