Ilustrasi

IDNEWS.CO.ID – Hasil survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) membuktikan hasil Pemilu Serentak 2019 masih jauh dari asa. Lantaran, tidak penuhi maksud basic penerapan pemilu serentak yang tercantum dalam UU Pemilu.

“Pemilu Serentak 2019 jauh panggang dari api. Dua maksud basic penerapan Pemilu Serentak sebagaimana tercantum dalam UU Pemilu tidak bisa tercukupi dalam Pemilu Serentak 2019,” kata Ketua Tim Survey Pusat Analisa Politik (P2P) LIPI Wawan Ichwanuddin dalam pemaparan hasil survey Pascapemilu 2019 di Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Wawan menyampaikan, maksud pertama dari pemilu serentak adalah terciptanya kestabilan pemerintahan yang dibuat dari kesesuaian hasil pilpres dan penentuan legislatif karena resiko ekor jas. Tidak terwujud karena sebagian besar responden akui menentukan calon legislatif/partai yang mendukung calon presiden/wapres pilihannya terlalu rendah cuma 16,9 persen.

Maksud kedua, adalah berikan ruang pada pemilih supaya lebih cerdik dalam menentukan pula tidak tercukupi berkat 74 persen responden dari golongan publik dan 86 persen responden dari golongan tokoh sepakat kalau Pemilu Serentak 2019 telah merepotkan pemilih.

“Bukannya dapat menentukan secara objektif calon yang akan pimpin negara dan sebagai wakil mereka di parlemen, para pemilih dipusingkan dengan beberapa hal tehnis, karena surat suara yang harus dicoblos terlalu banyak,” kata Wawan.

Ia mengatakan, sekitar 82 persen responden dari golongan tokoh beranggapan kalau pola pemilu serentak harus di ubah. Mengenai perihal mutu pemilu, sebagian besar responden memandang kalau Pemilu Serentak 2019 telah dilaksanakan secara jujur dan adil baik pada tingkat terbawah di TPS sampai tingkat nasional. Dapat tetapi, lepas dari penilaian itu, sekitar 47,4 persen responden mempersetujui kalau telah terjadi politik uang dalam Pemilu Serentak 2019.

Seterusnya, kata Wawan, berdasarkan hasil survey ada penemuan menarik yang perlu digarisbawahi adalah sekitar 46,7 persen responden merasa politik uang sebagai suatu hal yang lumrah dan bisa dimaklumi.

Menurutnya, telah membuktikan kalau dalam wawasan beberapa penduduk, ada atau tidaknya politik uang tidak termasuk sebagai satu diantaranya bagian untuk memandang reliabilitas pemilu.

Disamping itu, dalam penilaian tingkat keyakinan pada lembaga demokrasi, dalam Pemilu 2019 lembaga wartawan memperoleh penilaian dibawah angka yang diperoleh oleh lembaga DPR.

DPR beroleh keyakinan sebesar 76 persen, sedangkan wartawan cuma 66,2 persen. Rendahnya keyakinan pada wartawan dalam Pemilu 2019, menurutnya, tidak lepas dari ramainya hoax yang beredar selama Pemilu Serentak 2019.

Survey P2P LIPI ini dilakukan 27 April-5 Mei 2019, pada 1.500 responden dari 34 provinsi dengan batas kekeliruan sebesar 2,53 persen dengan tingkat keyakinan 95 persen.

Diluar itu, survey ini pun tangkap persepsi 119 orang tokoh/elite dengan berbagai latar belakang baik akademisi, politikus, jurnalis, pengusaha, budayawan, tokoh penduduk, tokoh agama, aktivis gosip wanita, NGO dan pemuda, dari lima kota besar di Indonesia ialah Jakarta, Padang, Pontianak, Surabaya, dan Makassar. Tokoh yang diwawancarai di ambil dengan langkah purposive samplinng. (fat)

LEAVE A REPLY