ilustrasi kemacetan di Puncak Bogor

IDNEWS.CO.ID – Salah satu permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang sampai sekarang belum terpecahkan secara maksimal adalah kemacetan. “Banyak faktor yang melatarbelakangi permasalah tersebut. Antara lain adalah pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan pembangunan infrastruktur jalan,” ujar Pemerhati Masalah Transportasi Budiyanto kepada wartawan di Jakarta, Minggu (6/10/2019).

Data menunjukan bahwa pertambahan kendaraan bermotor lima tahun terakhir di Jadetabek menunjukan peningkatan kurang lebih 9,3 persen. Sedangkan pertumbuhan pembangunan infrastruktur hanya 0,1 persen. Panjang jalan di wilayah DKI Jakarta kurang lebih menyentuh 7,159 persen dari luas Kota. Idealnya mengacu pada kota-kota besar di negara maju panjang jalan 12 hingga 15 persen dari luas Kota.

Dari data tersebut, mengindikasikan bahwa infrastruktur jalan di Kota Jakarta masih jauh dari kondisi ideal dan berdampak paralel pada salah satu permasalahan lalu lintas yakni masalah kemacetan.

Walaupun kemacetan terjadi bukan saja disebabkan kekurangan infrastruktur jalan, namun juga ada permasalahan disiplin pengguna jalan yang relatif masih rendah. Infrastruktur yang digunakan tidak pada peruntukannya, penegakan hukum yang belum maksimal dan lain-lain.

Melihat kondisi seperti ini seharusnya Provinsi DKI Jakarta memiliki program selektif prioritas berkaitan dengan pembangunan penambahan panjang jalan. Sehingga secara otomatis dapat mengurai atau mengurangi kemacetan. Jangan malah sebaliknya memperlebar trotoar yang secara otomatis mengurangi kapasitas jalan.

Pembangunan perluasan pedestrian dari satu aspek cukup bagus dalam rangka untuk memberikan hak-hak maksimal kepada pejalan kaki, baik dari aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan. Namun, di pihak lain untuk wilayah Provinsi DKI bahwa panjang jalan dibandingkan dengan luas wilayah DKI masih jauh dari kondisi ideal.

Sehingga dengan kebijakan perluasan pedestrian secara otomatis akan mengurangi kapasitas jalan. Padahal setiap hari kita dihadapkan pada masalah-masalah kemacetan. Pedestrian yang sudah ada cukup ditata dan difungsikan secara maksimal. Prioritas seharusnya membangun/menambah infrastruktur jalan baik itu FO, UP, pelebaran jalan dan seterusnya.

Pemprov DKI Jakarta pada 2003, telah membangun suatu sistem Pola Transportasi Makro (PTM). Pengembangan angkutan masal, pembatasan lalu lintas dan pembangunan jaringan jalan. Dengan potensi DKI yang begitu besar, kata Budiyanto, diukur dari APBD fantastis menyentuh Rp89 triliun lebih.

“Saya kira mampu untuk melaksanakan pembangunan dibidang sarana dan prasarana transportasi. Antara lain, penambahan panjang jalan sebagai implementasi dari sistem pola transportasi makro yang sudah dibangun di Provinsi DKI Jakarta,” kata dia.

Pembangunan sebagai implementasi sistem tersebut ditempatkan pada skala priroritas pembangunan sesuai dengan tantangan kekinian yakni mengatasi masalah kemacetan dengan menambah panjang jalan. Kemacetan dari segala aspek sangat merugikan baik dari aspek psikologis, sosial, ekonomi dan aspek-aspek lainnya.

“Perlu duduk bersama para pemangku kepentingan dan lembaga / wadah yang selama ini konsen terhadap masalah- masalah lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk DKI ada Dewan Transportasi Jakarta, Forum Lalu Lintas dan penggiat yang peduli terhadap masalah – masalah lalu lintas dan angkutan Jalan,” ujar dia.

Kemudian, rumuskan masalah-masalah transportasi secara komprenhensif dengan melalui pengkajian dan menentukan skala prioritas mana yang perlu dibangun lebih dulu, “Sesuai dengan tantangan kekinian,” tukas dia. (ach)

LEAVE A REPLY