IDNEWS.CO.ID – Koalisi Rakyat Jakarta (KRJ) yang terdiri dari Humanika Jakarta, Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), Jakarta Monitoring Network (JMN) dan Gema Nusantara, kemarin (8/01), melaporkan dugaan tindak penyalahgunaan wewenang jabatan ke Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Yakni, terkait seleksi jabatan untuk kepala Dinas Kesehatan di Pemprov DKI.

KRJ menduga adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan dalam proses seleksi terbuka untuk jabatan kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Melalui keputusan pengumuman No 1/2019, telah meloloskan tiga (3) kadidat calon kepala Dinas Kesehatan DKI.

Dari tiga kadidat calon kadis yang dimumkan, ada satu orang bertitel insinyur. Hal ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan. Padahal, jabatan itu khusus bagi yang berlatar belakang ilmu kesehatan.

Sekretaris Wilayah Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) DKI Jakarta Asep Firdaus menilai, sejak awal proses seleksi jabatan yang dilakukan sarat bermuatan politis. Calon dari Dinkes DKI Jakarta yang lolos tahap demi tahapan adalah para pejabat yang bermasalah.

Baik dalam memberikan pelayanan kepada warga DKI maupun dalam penggunaan anggaran APBD Dinkes DKI. “Dan sekarang semakin nampak dipermukaan dengan lolosnya calon kadis kesehatan bertitel Insinyur” ujar Asep Firdaus, kemarin (8/1).

Asep mengatakan, pengumuman hasil akhir seleksi terbuka calon kadis adalah cacat hokum. Sebab, telah melanggar aturan dalam pengumuman No 10/2018 tentang Seleksi Jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Pada bagian persyaratan umum No 8 disebutkan, memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan rumpun jabatan yang akan diduduki paling singkat selama 5 tahun secara komulatif.

Artinya, jelas bahwa kadidat yang bertitel insinyur tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan sendiri, tapi lolos sebagai salah satu kandidat calon kepala Dinas Kesehatan.

Hal senada diungkapkan Rahmatulloh dari Humanika. Ia merasa terdapat hal aneh dengan keputusan tersebut yang menunjukan adanya buta peraturan.

Menurut Rahmatulloh, selain menabrak aturan yang dibuat sendiri dalam seleksi terbuka itu, juga dianggap melanggar Permenkes 971/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan.

“Permenkes 971/2009 pada pasal 19 ayat 1 menyebutkan kepala dan sekretaris dinkes berlatar belakang pendidikan sarjana kesehatan dengan pendidikan sarjana strata dua dibidang kesehatan masyarakat..lah insinyur apa sarjana kesehatan ?” imbuh Rahmatullah.

“Selain juga masih di permenkes yang sama pada ayat 4 disebutkan kepala dan sekretaris diutamakan memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3 tahun sebagai kepala bidang di dinkes provinsi/kabupaten /kota atau kepala dinas kesehatan di provinsi/kabupaten/kota lainnya,” tambah Rahmatulloh.

Sedangkan Bobby Khana dari Jakarta Monitoring Network (JMN) juga mengaku geram atas perlakuan Sekda yang sewenang-wenang dalam mengeluarkan keputusan. Bagi Bobby Khana, tidak aneh jika DKI Jakarta selalu diributkan oleh kebijakan yang salah. Sebab, sekretaris daerah tidak memahani aturan yang berlaku.

“Apa yang sudah diputuskan sekda Pemprov DKI jika ditilik melalui UU No 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 87, keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum sehingga dapat di PTUN kan” tegas Bobby Khana.

Dalam laporannya ke Mendagri, KRJ juga menuntut mendagri memberikan sanksi pemecatan kepada pihak yang bertanggung jawab jika terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang berakibat terjadinya maladministrasi di Pemprov DKI. (fat)

LEAVE A REPLY