Pegawai Negeri Sipil (PNS). Foto: Akuratnews.com

IDNEWS.CO.ID -Profesi pegawai negeri sipil (PNS) seakan tak lekang termakan masa. Di jaman revolusi industri 4.0 seperti saat ini, seperti menjamurnya startup ataupun fintech, keinginan berubah menjadi PNS tak pun pupus. Satu diantaranya PNS DKI Jakarta.

Seperti diketahui, pemerintah sah buka pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sejak 11 November 2019. Telah diantisipasi, jutaan pendaftar serentak menyerang laman http://sscasn. bkn.co.id.

Mengenai banyaknya peserta CPNS yang sudah membuat akun sampai Jumat, 16 November 2019 mencapai 2,46 juta pelamar. Fakta ingin menguber karier PNS ada banyak ragam.

Sebab, adanya agunan hidup saat tua atau pensiun, tahap profesi yang jelas, dan tidak ada pemutusan interaksi kerja (PHK), terkecuali melakukan pelanggaran hukum yang fatal, baru diberhentikan.

Nah, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta merupakan satu diantaranya wilayah yang diantisipasi akan melonjak pelamar. Apa sich alasannya?

Menurut Menteri Pemanfaatan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, karena pemasukan atau take home pay yang diperoleh oleh PNS DKI terbilang begitu besar.

“Alumni IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) jadi PNS DKI bisa gajinya Rp28 juta. Jika diletakkan di provinsi lain tak akan mendapatkan gaji sebesar itu. Maksimal Rp5 juta. Itu di luar DKI Jakarta,” jelasnya.

Upah besar untuk PNS DKI Jakarta merujuk pada Ketetapan Gubernur (Pergub) Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kapasitas Wilayah.

Masa itu yang menetapkan ialah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat memegang sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ahok menyebutkan aplikasi metode gaji PNS DKI itu untuk menggenjot semangat kerja bawahannya. Dia juga tidak ingin dengar keluhan tentang ‘uang rokok’.

“Tak ada setiap masyarakat ke Kelurahan. Lalu, memohon uang Rp300 ribu hanya untuk buat surat ahli waris. Tak ada lurah yang memohon sisi 1-1,5 persen NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) untuk setiap ada masyarakat yang ingin izin bikin bangunan. Kita sudah kasih mereka gaji yang tinggi,” tegasnya, saat itu.

Kepala Badan Kepegawaian Wilayah DKI Jakarta, Chaidir, meluruskan jika PNS yang baru-baru ini diterima di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta akan terima hampir Rp20 juta. Banyaknya itu terdiri dalam gaji dan tunjangan kapasitas wilayah (TKD).

“Keseluruhan yang diterima oleh alumni IPDN yang baru diangkat berubah menjadi PNS, apabila bekerja di DKI Jakarta akan terima keseluruhan gaji sebesar Rp19.949.000,” kata Chaidir.

Untuk gaji inti, dia menyebutkan sudah tercantum dalam Ketetapan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang pergantian ke-18 PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Ketetapan Upah PNS.

“Upah PNS group III A IPDN sebesar Rp2,58 juta. Untuk gaji CPNS ataupun PNS seluruh secara nasional sama,” paparnya.

Tapi, daerah-daerah seperti DKI Jakarta memiliki kebijakan teristimewa berkaitan Tunjangan Kapasitas Wilayah (TKD). Kebijakan ini didasarkan oleh kebolehan keuangan masing-masing wilayah. Untuk DKI Jakarta, APBD mereka mencapai Rp89 triliun pada tahun ini.

“Di DKI Jakarta disahkan Tunjangan Kapasitas Wilayah sebesar Rp17,37 juta dengan standar kapasitas sebagai Jabatan Fungsional umum tehnis cekatan,” papar ia.

Bagaimana dengan gaji yang dikatakan Tjahjo sampai sentuh Rp28 juta? Chaidir mengatakan jika angka ini dapat bertambah jika PNS DKI itu menjabati dudukan struktural.

Dengan jabatan struktural, gaji PNS DKI Jakarta baru dapat tembus sampai Rp28 juta. “Jadi saran Pak Menteri (Tjahjo Kumolo) ada benarnya. Banyak purna praja IPDN bersama-sama ingin pekerjaan sebagai PNS DKI,” jelas Chaidir. (fat)

LEAVE A REPLY