IDNEWS.CO.ID– Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku ketentuan kasasi Mahkamah Agung pada masalah penipuan umrah First Travel berakhir masalah. Seperti diketahui, MA dalam putusannya menyatakan kalau aset-aset First Travel yang dirampas untuk negara.

“Itu yang jadi masalah. Asset First Travel ini kami menuntut biar tanda bukti dan yang diambil alih, dikembalikan ke korban,” papar Burhanuddin di Kantor Paguyuban Pasundan Bandung, Minggu 17 November 2019.

Menurut Jaksa Agung, aset-aset First Travel yang diambil alih negara hendaknya dikembalikan pada jemaah korban. Kendati jumlahnya asset yang diambil alih tidak sama dengan nilai kerugian yang dihadapi para jemaah First Travel.

“Jadi pengadilan mengambil uang dan barang First Travel dirampas. Meski sebenarnya tuntutan kita yakni dikembalikan pada korban,” pungkasnya.

Faksi Kejaksaan, lanjut Burhanuddin, masih mengupas ketentuan itu. Ditambah lagi, karena sebab ketentuan ini, Mahkamah Agung dan Kejaksaan jadi faksi yang paling disorot publik.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Depok, akan melakukan lelang tanda bukti sitaan. Dari tanda bukti itu, ada tanda bukti masalah tindak pidana penipuan umrah First Travel. Hasil lelang, kelak akan diberikan pada negara. Lantaran, berdasarkan ketentuan hakim dalam masalah itu menyatakan asset perusahaan itu diambil alih oleh negara.

Itu artinya, ribuan jemaah korban agen perjalanan itu juga terancam gigit jari, alias tidak mendapatkan apa-apa. “Jika sudah dirampas, ya untuk negara. Saat ini berikut, itu kan hasil money laundering (pencucian uang), bagaimana juga,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Yudi Triadi diambil Jumat 15 November 2019.

Kalau dirampas untuk negara, otomatis uang yang masuk akan kembali ke negara dan dapat digunakan untuk keperluan negara, dan keperluan banyak orang. Ia juga punya niat menyampaikan pesan pada para korban, untuk terima dan mengiklaskan uang itu sebagai bentuk sedekah.

“Kelak, saya bilang pada korban-korban itu anggaplah sedekah. Jika maksudnya sudah umrah, kan Innamal a’maalu bin niyyah (sebenarnya amal itu terkait dengan tekad). Ya, jika maksudnya sudah umrah terus diamalkan, sudah sama seperti umrah, jika kita agama Islam,” tukasnya.

Menurut Yudi, hakim punya alasan yang cukup kuat dengan keluarkan ketentuan itu. Ia juga mempertanyakan, jika asset mesti dikembalikan, akan dikembalikan pada siapa? Lantaran, asset itu juga tidak cukup, jika dikembalikan pada semuanya korban.

“Mungkin dengan terobosan tadi, daripada uang tadi jadi permasalahan hukum, ribut pergesekan di penduduk, akhirnya keluar ketentuan itu (dirampas untuk negara),” pungkasnya. (fat)

LEAVE A REPLY