Oleh: Adjie Rimbawan, RelawanJokowi Dukung Anies Sandi dan Presidium Relawan Anies Sandi.

IDNews.co.id – Gubernur DKI Jakarta seyogyanya harus menyelesaikan masalah hukum masa lalu berikut para pejabatnya yang terindikasi terlibat akan kasus hukum tersebut, agar tidak membebani pemerintahan Anies Sandi.

Kasus lahan Cengkareng contohnya Lahan seluas 4,6 hektare seharga Rp 688 miliar itu dibeli oleh Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta pada November 2015.

Lahan itu ternyata milik Dinas Kelautan Pemprov DKI sejak 1967. Dengan kata lain, Pemprov DKI diduga melakukan pembelian lahan miliknya sendiri.

Lalu kasus Sumber waras, ada dugaan pelanggaran tindak pidana atas pembelian RS Sumber Waras tersebut.

BPK menilai proses pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras tidak sesuai dengan prosedur dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar, belum lagi kasus UPS yang terindikasi melibatkan DPRD dan sekretaris daerah (Sekda).

Apalagi dipahami bahwa untuk mendapatkan status WTP dari BPK adalah menyelesaikan masalah kasus Sumber Waras.

Dari berbagai kasus tersebut tentu saja ada keterlibatan pejabat yang sampai hari ini masih menjabat. Untuk perlu dievaluasi para pejabat yg terindikasi bermasalah dalam kasus kasus hukum agar tdk merepotkan Gubernur DKI dalam mengelola pemerintahan.

Belum lagi adanya pejabat yang bermanuver, mengabaikan perintah dan terkesan tidak loyal, yang ternyata terindikasi tidak netral pada Pilkada lalu.

Para relawan Anies Sandi akan selalu mengawasi, mengawal serta mengamankan program kebijakan Gubernur DKI Jakarta sebagai bentuk tanggung jawab dan dukungan selama lima tahun kedepan, siapapun yang menganggu pemerintahan Anies Sandi, para relawan siap pasang badan. (*)

LEAVE A REPLY