Presiden Jokowi

IDNEWS.CO.ID – Presiden Joko Widodo menyatakan telah menyuruh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, supaya pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di DPR dipending.

“Setelah menyimak masukan-masukan dari berbagai golongan yang menolak dengan sejumlah substansi-substansi RUU KUHP, aku tarik kesimpulan, masih ada materi-materi yang memerlukan pendalaman seterusnya. Oleh karena itu aku telah menyuruh menkumham, bertindak sebagai wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini pada DPR RI supaya pengesahan RUU KUHP dipending,” kata Presiden Jokowi, Jumat (20/9/2019).

Presiden Jokowi menambahkan, pembahasan RKUHP bisa dilakukan para anggota DPR periode sesudah itu.

“Aku pun menyuruh menkumham, untuk menjaring kembali masukan-masukan dari beberapa masukan penduduk, sebagai rangka menyempurnakan RUU yang ada,” tuturnya.

“Aku melihat materi-materi yang ada, intisari yang ada kurang lebih 14 masalah. Ini yang akan kami komunikasikan baik dengan DPR atau dengan golongan penduduk, yang tidak sepakat dengan materi-materi yang ada.”

Sebelumnya, dalam rapat kerja pada 18 September lalu, pemerintah dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah setuju untuk bawa RKUHP ke Rapat Paripurna.

RKUHP itu diagendakan untuk disahkan tanggal 24 September 2019, biarpun sejumlah aktivis telah menyuarakan sejumlah masalah bermasalah dalam RKUHP.

`Bersifat kolonial`

Periset Institute for Criminal Justice Reform, Maidina Rahmawati, mengatakan RKUHP itu jadi miliki sifat lebih `kolonial`.

Dia memberi contoh peraturan RKUHP yang memberikan wewenang pada kades untuk melaporkan pasangan yang ditunjuk melakukan kumpul kebo di wilayahnya.

Dia mengatakan peraturan itu akan mengundang `overkriminalisasi`, terutama pada pasangan miskin atau penduduk rutinitas yang tidak memiliki dokumen perkawinan yang sah.

Tipe RKUHP terakhir tanggal 15 September 2019 masih berisi ketetapan tentang sangsi buat orang yang menggugurkan kandungannya, tanpa pengecualian keadaan genting medis dan korban perkosaan.

RKUHP cuma berisi pengecualian buat para dokter yang melakukan penguguran kandungan, tetapi tidak pada wanita yang melakukan aborsi.

Gak cuma buat wanita, Maidina mengatakan RKUHP berisi pasal-pasal `ngawur` yang berpotensi menangkap kelompok rutinitas, pasangan sama-sama jenis, sampai kelompok agama minoritas.

Masalah 304 RKUHP, semisalnya, mengendalikan tentang tindak pidana pada agama, yang berpotensi menangkap pemeluk agama minoritas di Indonesia.

ICJR pun menyoroti pasal-pasal yang berpotensi halangi kebebasan memiliki pendapat dan berekspresi, seperti yang terkait dengan penghinaan pada presiden dan tindak pidana pada proses peradilan (contempt of court). (ndi)

LEAVE A REPLY