IDNEWS.CO.ID – Trik Presiden Jokowi membuat kabinet dinilai tambah banyak masuk keperluan elite politik dibandingkan periode sebelumnya. Bahkan juga, pengamat organisasi antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, menilainya Jokowi telah tersandera elite politik dalam memastikan kabinet 2019 – 2024.

“Hitung-hitungan politiknya tambah lebih susah untuk presiden. Juga termasuk dengan konsolidasi yang semakin besar, dari periode yang sebelumnya,” kata Donal terhadap wartawan Muhammad Irham yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Ketimbang periode 2014 lalu, kata Donal, Presiden Jokowi bersama wakilnya, Jusuf Masa, menyertakan Pusat Laporan Diagnosis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Penumpasan Korupsi (KPK).

Ia memandang, lima tahun lalu petunjuk dan masukan dari kedua lembaga ini diperhatikan untuk mendapatkan calon menteri yang memiliki reputasi yang baik dan miliki integritas. Keikutsertaan KPK dan PPATK pun sebagai langkah menghindar masalah korupsi di waktu mendatang, papar Donal Fariz.

“Namun tidak untuk periode ini,” ujarnya.

Menurut dia, kepentingan-kepentingan politik kian beragam setelah Jokowi bertemu sejumlah tokoh di luar pemerintahan, seperti Prabowo Subianto (Gerindra), Susilo Bambang Yudhoyono (Demokrat), dan Zulkifli Hasan (PAN).

Terkecuali itu, politik transaksional juga pula mudah dengan adanya banyak keperluan elit politik yang masuk dalam pengaturan kabinet ini, imbuhnya.

“Ini berubah menjadi keadaan yang menyusahkan untuk presiden untuk membuat kabinet, karena ada dalam persimpangan antara keperluan publik dan keperluan partai,” kata Donal.

Pengaturan kabinet `lebih tertutup`

Disamping itu, Direktur Eksekutif Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Ide, Veri Junaidi, menilainya pengaturan kabinet Kabinet Kerja jilid II lebih tertutup. Walau sebenarnya, sebelumnya, Jokowi-Jusuf Kalla membuat club yang dapat diawasi orang.

“Presiden nampak benar-benar tertutup untuk lantas menimbulkan beberapa nama yang akan ditampilkan. Beda dengan 2014, yang memang lebih terbuka pada proses ini,” ujarnya.

Demikian juga prinsip kehati-hatian lebih nampak saat pengaturan kabinet di 2014, dapat di buktikan dari kebijakan Jokowi menyertakan PPATK dan KPK, kata Veri.

Di lain bagian, Veri mengaku Presiden Jokowi justru lebih kuat tempatnya saat ini. Faktanya, ujarnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri hingga jujur meminta jatah menteri terbanyak saat Kongres di Bali, Agustus lalu.

Lobi-lobi “share kue dalam kabinet” pun lebih jelas dari pengaturan Kabinet Kerja jilid I. Soal ini nampak dari ultimatum pertemuan tokoh partai di luar pemerintah: Prabowo Subianto, SBY dan Zulkifli Hasan dengan Jokowi.

“Secara politik pun nampak tidak serupa dengan sebelumnya. Ini hari presiden nampak benar-benar powerful, benar-benar kuat,” jelas Veri. (ndi)

LEAVE A REPLY