Ilustrasi

IDNews.co.id  – Partai Golkar memberikan warning kepada para kadernya di daerah. Pasalnyam partai beringin hendak berkomitmen untuk  mewujudkan efektivitas pengelolaan dana transfer ke daerah dan dana desa. Pengelolaan tersebut harus taat pada aturan dan jauh dari korupsi.

“Pengelolaan yang transparan, profesional dan jauh dari korupsi merupakan perjuangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Saya berharap para legislator Partai Golkar se-Indonesia dapat mempraktekkan penggunaan anggaran yang bersih,” ujar Ricky Tomasia, Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar, di Jakarta, Kamis (7/12/2017)

Menurutnya, para legislator Partai Golkar harus memiliki komitmen kuat terhadap penggunaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran. Penggunaan anggaran tersebut harus jelas pergunaaanya, tujuan dan bentuk programnya.

Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Budiarso Teguh Widodo. Ia menyampaikan bahwa kebijakan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) adalah untuk meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah; menciptakan lapangan kerja; dan mengentaskan kemiskinan.

Budiarso juga menjelaskan target sasaran dana alokasi khusus (DAK) Fisik. Menurutnya ada beberapa sasaran DAK Fisik yang meliputi pendidikan, air minum, perumahan, kesehatan, jalan, irigasi dan pertanian serta sanitasi.

“Untuk bidang kesehatan kita targetkan prasarana dan sarana rumah sakit dam puskesmas sebanyak 15.716 unit. Untuk alat kesehatan di rumah sakit ada 26.387 unit”, jelas Budiarso dalam paparannya.

Terkait pengelolaan dana desa, Budiarso menjelaskan, prinsip pelaksanaan dengan menggunakan dana desa. “Prinsip pelaksanaan kegiatan yang didanai dana desa adalah swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan menggunakan bahan baku setempat,” papar Budiarso. (ndi)

LEAVE A REPLY