Titik reklame yang dianggap melanggar namun tidak ditertibkan.

IDNews.co.id – Sorotan tajam tertuju pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Jupan Royter. Sebab selaku Ketua Tim Penertiban Terpadu, yang bersangkutan tidak segera melakukan penertiban/pembongkaran terhadap seluruh konstruksi reklame milik PT Warna Warni Media di wilayah DKI Jakarta.

“Padahal reklamenya sudah habis masa berlakunya dan tidak memiliki izin penyelenggaraan reklame (TLBBR, IMBBR, IPR). Terdapat 103 titik reklame milik PT Warna Warni Media yang sudah habis masa pajaknya,” ujar M Syaiful Jihad, direktur eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Minggu (18/6).

Direktur Eksekutif Jakarta Public Service M Syaiful Jihad.

Syaiful menambahkan, PT Warna Warni Media telah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan reklame terkait dengan robohnya dua konstruksi reklame yang terletak di Jl Jenderal S. Parman depan RS Harapan Kita dan di samping Bank BCA, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu 25 Februari 2017.

Juga ditemukan konstruksi milik PT Warna Warni Media yang terletak di Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan dibangun tidak sesuai ketentuan perijinan (TLBBR).

“Sementara itu Surat Keputusan Pengukuhan Biro terdaftar atas nama PT Warna Warni Media sudah habis masa berlakunya tanggal 19 Maret 2017 lalu,” papar Syaiful yang juga Presidium Relawan Anies Sandi.

Menurut Syaiful, banyak reklame di kawasan kendali ketat yang masih berdiri, seperti sebuah billboard “raksasa” milik MIB di Jl Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan yang memakan bahu jalan dan halaman Polda Metro Jaya.

Diduga melanggar peraturan, karena dibangun secara horisontal dari seharusnya vertikal. “Dengan ketidaktegasan dan kinerja seperti ini, sudah selayaknya Kasatpol PP DKI Jakarta dicopot,” ujar Syaiful.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pemasangan papan reklame di ibukota akan meniru negara-negara maju, yakni reklame bakal dipasang di dinding-dinding gedung perkantoran atau pun pertokoan.

Sementara keberadaan iklan-iklan menggunakan papan reklame besar akan dialihkan ke daerah pinggiran, sehingga membantu penerangan jalanan.

“Itu di Jakarta ke depan bukan lagi iklan-iklan besar, itu berbahaya. Dan itu harus nempel di pertokoan. Semisal di Jalan Sabang, itu kan bagus banget. Di Jepang juga. Nah, kalau iklan (papan reklame) segede gajah itu ditaruhnya di daerah pinggiran untuk penerangan jalan. Kalau LED baru di tengah kota,” terang Djarot.

Namun, Djarot menyatakan, penertiban papan reklame ini akan dilakukan sembari menunggu izin habis bagi perusahaan penyedia jasa biro iklan. Kelak jika izin itu habis, pemerintah akan menggantinya dengan teknologi Large Electronic Display (LED) dan dipasang di gedung perkantoran.

Aturan tersebut direncanakan merevisi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 244 Tahun 2015. Dalam revisi itu, salah satunya mengatur bagi hasil antara pemerintah 30 persen dan pemilik gedung 70 persen.

“Masa kontraknya kan 5 tahun, sebelum itu habis kami sulit untuk membongkar. Tapi kalau kontrak habis, akan kami bongkar dan tidak lagi diperpanjang,” pungkas Djarot. (hat)

LEAVE A REPLY