IDNEWS.CO.ID – Amnesty International Indonesia berencana mengusung perkara intimidasi air keras atas Novel Baswedan ke Kongres Amerika Serikat, bahkan pun ke Badan-badan PBB terkait gosip pelanggaran HAM. Ada tiga alasan yang disampaikan Amnesty International Indonesia terkait langkah mereka melaporkan perkara intimidasi pada penyidik KPK itu ke AS.

Pertama, sama dengan gosip pelanggaran HAM, kesetaraan jender, dan pemanasan global, gosip korupsi merupakan gosip global yang sangat perlu. Amnesty International Indonesia menilainya serangan yang diperuntukan pada Novel Baswedan begitu memperlihatkan pertalian erat di antara gosip korupsi dan HAM.

Bahkan juga kecuali Novel, terdapat banyak anggota KPK yang menyelidiki korupsi disektor sumber daya alam pun di serang dan diintimidasi. Karenanya, butuh support sekitar mungkin, dari dalam dan luar Negeri, untuk menentang serangan itu.

Kedua, serangan pada Novel tidaklah masalah ia semata-mata, tetapi masalah serius yang mengintimidasi sambungan penerapan skedul reformasi di Indonesia utamanya dalam bidang penghilangan korupsi dan penegakan HAM.

Ketiga, karena perkara Novel merupakan intimidasi pada siapa saja yang memperjuangkan tegaknya negara hukum yang bebas korupsi atau kekerasan dan pelanggaran HAM. Sesaat dalam perkara Novel, intimidasi yang fantastis yang tidak hanya diperuntukan terhadap aktivis yang biasanya ada di luar pemerintahan, tetapi pun pada setiap aparat penegak hukum dan Petinggi pemerintahan.

Perkara Novel dianggap mesti jadi pemersatu kerja sama bagian bangsa. Tidak hanya aktivis anti korupsi, HAM, lingkungan dan kesetaraan jender namun juga aktivis dan para penegak hukum dan pemerintahan.

Pada sesi dengar opini di Kongres AS kemarin, Manager Advokasi Amnesty International USA untuk wilayah Asia Pasifik, Francisco Bencosme, menyampaikan terhadap anggota Kongres AS kalau perkara Novel Baswedan di Indonesia masuk dalam definisi penyerbuan pada pembala HAM yang kerja disektor anti korupsi di Indonesia.

Dalam catatan Amnesty yang disampaikan ke Kongres AS kemarin kalau pembela HAM di Asia Tenggara mengalami penyerbuan dengan skema yang sama yakni karena kerja-kerja mereka dan tidak ada penyelesaikan pada beberapa kasus penyerbuan itu.

Seirama dengan skema yang terjadi di Asia Tenggara, perkara Novel sudah lebih dari 2 tahun dan belum ada satupun pelaku yang diadili. Francisco menambahkan kalau kegagalan untuk mengakhiri perkara Novel akan menguatkan kultur impunitas dalam beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan ini berpotensi bawa efek tidak baik untuk penegakan hukum di Indonesia.

“Tentulah pembacaan perkara Novel oleh Amnesty di Kongres AS kemarin itu baru langkah awal advokasi yg dilakukan Amnesty. Terdapat banyak langkah seterusnya yg akan kita mengambil termasuk memberikan briefing per orangan terhadap sejumlah anggota Kongres AS yg memiliki perhatian pada perkara Novel biar mereka memperoleh deskripsi komplet terkait perkara itu,” kata Bencosme.

Keinginan lain dalam perkara ini, semua perwakilan dapat mengantarkan surat terhadap pemerintah Indonesia mengutarakan perhatian mereka pada perkara Novel, diantaranya merupakan memberikan support pada pemerintah Indonesia untuk segera merampungkan perkara Novel.

“Amnesty International pun mengharapkan biar Kongres Amerika Serikat akan mengupas perkara penyerbuan Novel Baswedan sewaktu berinteraksi dengan pemerintah atau parlemen Indonesia di waktu yang akan ada,” lanjut Bencosme. (ria)

LEAVE A REPLY