Ilustrasi

IDNEWS.CO.ID – Sanksi menahan ijazah terhadap siswa tidak mampu masih terjadi di Kota Depok, Jawa Barat. Salah satu penyebabnya diduga terjadi akibat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak tepat sasaran.

Hal itu diungkapkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Imam Budi Hartono. Ia menyebut persoalan tunggakan biaya sekolah oleh siswa kurang mampu tidak hanya terjadi di swasta, namun juga ada di sekolah negeri.

“Datanya berapa tidak pernah detail, tapi aduan ke saya selalu ada. Ya cukup banyak sekali aduan murid tidak mampu akhirnya berutang, padahal ada BOS dari pusat maupun provinsi,” katanya pada Senin, 10 Februari 2020.

Imam menyebut dana BOS yang mengalir dari pusat jumlahnya Rp1,6 juta/siswa pertahun. Sedangkan dari provinsi dan BOS yang dikucurkan Rp1 juta/siswa pertahun untuk sekolah negeri, dan Rp500 ribu/siswa pertahun untuk sekolah swasta.

“Sekolah banyak berlindung untuk biaya operasional, seperti honor untuk guru honorer dan lain-lain yang seharusnya bisa dinikmati anak didik dari kalangan tidak mampu.”

Pria yang menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat ini mengaku kerap beberapa kali turun langsung untuk mengatasi persoalan itu. “Saya pernah datangi sekolahnya. Ya persoalan ini kebanyakan di swasta tapi kasusnya masih bisa dihitung jari.”

Imam mengungkapkan, dalam beberapa kasus, hal ini terjadi akibat orang tua atau wali murid enggan berterus terang.

“Ada yang malu mengadu karena minder ketemu kepala sekolah. Ada yang bingung lunasi, karena buat makan saja susah dan lain-lain,” ujarnya.

Kader Partai Keadilan Sejahtera ini menilai persoalan itu tidak semestinya terjadi karena ada solusi yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), atau mendorong bantuan dari pihak ketiga dalam hal ini CSR.

“Makanya saya berharap ke depan ada sistem pemerintah yang pro rakyat dan partisipatif dari pada APBD silpanya (sisa anggaran) banyak, sekitar Rp600 miliaran, lebih baik dikasih masyarakat. Memberikan bantuan secara benar. Prioritaskan membantu anak yang tidak mampu.”

Selain itu, Imam juga berharap ada bantuan khusus untuk siswa miskin berprestasi agar dapat menikmati pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. “Masyarakat Depok minimal lulus SMA merupakan satu keharusan. Maka buktikanlah anggaran itu dan pemerintah daerah harus berusaha,” katanya. (fat)

LEAVE A REPLY