Kebakarang hutan dan lahan masih berlangsung di 4 provinsi yakni Riau, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

IDNEWS.CO.ID – Puluhan warga telah ditetapkan sebagai tersangka pelaku kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Sementara dari kalangan korporasi baru 1 perusahaan saja.

Kepolisian Indonesia terus memburu pelaku di balik karhutla yang saat ini masih terus berlangsung di sejumlah daerah, yakni Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Sampai Senin (12/8/2019) total tercatat sebanyak 60 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus karhutla di daerah-daerah tersebut.

“Semuanya 60 (tersangka), dari 68 kasus, 60 kasus masih proses sidik,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (12/8/2019).

Dedi Prasetyo merinci dari ke- 68 kasus itu, sebanyak 29 kasus ditangani Polda Riau dengan 20 tersangka, 4 kasus ditangani Polda Jambi dengan 2 tersangka, di Kalimantan Barat ada 14 kasus dengan 18 tersangka dan Kalimatan Timur 22 kasus dengan 21 tersangka.

Dedi menambahkan sebagian besar dari tersangka adalah pelaku individu yang melakukan pembakaran lahan secara tradisional untuk membuka ladang yang kemudian apinya menyebar dan memicu kebakaran lahan.

Sementara dari pihak korporasi, sejauh ini baru 1 perusahaan saja yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni PT Sumber Sawit Sejahtera (PT SSS) di Riau yang telah ditetapkan sebagai tersangka karhutla pada 8 Agustus 2019.

“Polisi telah memiliki 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan korporasi ini sebagai tersangka,” kata Brigjen Dedi Prasetyo.

Dalam kasus ini, sebanyak 15 orang telah dimintai keterangan oleh polisi mulai dari direksi, managemen dibawahnya hingga karyawan.

Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo dalam rapat kerja penanggulangan karhutla di istana Negara mengancam akan mencopot Kapolda dan Pangdam yang tidak berhasil atasi karhutla.

Penegakan hukum tidak adil

Meski demikian upaya penegakan hukum ini dipertanyakan oleh NGO lingkungan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) karena dianggap tidak mencerminkan keadilan.

“Walhi menyayangkan minimnya tersangka karhutla dari korporasi, sejauh ini hanya 1 perusahaan, Padahal banyak sekali kalau kita cek, justru karhutla yang meluas itu sebagian besar terjadi di lahan-lahan korporasi.”

“Kalau begini, kesannya polisi hanya cari gampangnya saja.” kata Yuyun Harmono, Manajer Kampanye Keadilan Iklim WALHI.

Yuyun mengatakan berdasarkan data pemantauan titik panas atau hotspot secara nasional yang dilakukan Walhi dari Januari sampai Juli 2019, terdapat 4.258 titik panas di sejumlah wilayah di Indonesia dimana 2.087 di antaranya terletak di kawasan konsesi dan kesatuan hidrologi gambut (KHG).

Lebih rincinya titik panas yang terletak diatas lahan HGU sebanyak 144 titik api, dan diatas lahan HTI ada 39 titik api.

Yuyun juga menyoroti ancaman yang disampaikan Presiden Jokowi pada rapat kerja penanganan karhutla di istana Negara pada awal Agustus lalu, dimana Jokowi menyatakan Kapolda dan Pangdam TNI yang tidak mampu mengatasi karhutla akan dicopot.

Ancaman ini menurut Yuyun Harmono tidak tepat sasaran.

“Waktu presiden bilang Kapolda dan Pangdam akan saya copot kalau tidak bisa menghentikan karhutla, ancaman itu jadinya diikuti oleh kapoldanya dengan mencari kambing hitam dan yang gampang ditemukan itu ya masyarakat bukannya menyasar korporasi.”

“Seharusnya acaman yang disampaikan presiden adalah saya akan cabut konsesi perusahaan yang terbukti dilahan konsesinya ada karhutla, itu baru warning yang keras.”

“Karena orientasi penegakan hukumnya menjadi jelas yakni harus menyasar perusahaan itu.”

Lemahnya penegakan hukum inilah yang menurut Walhi menjadi biang terus berlangsungnya karhutla setiap tahun.

Penegakan hukum yang dilakukan belum menimbulkan efek jera, sehingga perusahaan tidak mau atau tetap lalai menjaga lahannya dari karhutla. (fat)

LEAVE A REPLY