Ilustrasi medsos. Foto: Liputan6

IDNEWS.CO.ID – Jaringan relawan pembela hak-hak digital se-Asia Tenggara, SAFEnet, menyebutkan banyak pekerjaan rumah yang harus diakhiri pemerintah setelah melakukan penetapan sejumlah fitur social media pada 22 sampai 25 Mei 2019.

Pertama yaitu perihal pelajari setelah melakukan kebijakan itu. “Tiga hari penetapan sudah tuntas. Keadaan sudah sehat, tetapi apa evaluasinya,” kata Kepala Divisi Akses Atas Kabar SAFEnet, Unggul Sagena di Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Menurut dia, saat ada sidang tuntutan hasil Pemilu Presiden (Pemilihan presiden) 2019 di Mahkamah Konstitusi, beredar wawasan akan dilakukan penetapan . Berarti, ujarnya, ada kecondongan ulangi kebijakan itu. Tetapi sayang, tidak ada kejelasan perihal syarat-syarat penetapan dan tanpa ada pelajari.

“Mereka, kan, tidak menyatakan, oh iya, kriterianya ini dan itu. Tak ada. Jadi, sewaktu dilakukan mungkin saja. Itu yang kita protes. Penduduk harus tahu syarat-syarat dan batasannya seperti apa,” papar Unggul.

Ke dua, dia menjelaskan kalau penduduk mesti tahu berapakah lama pemerintah melakukan penetapan. Menurut Unggul, jika pemerintah mengatakan ada ukuran waktu, penduduk pula mendukung kebijakan penetapan.

Kala penetapan dilakukan, ada kejadian di penduduk untuk menggunakan Virtual Private Network (VPN). Mode ini lantas, lanjut Unggul, berubah menjadi pekerjaan rumah baru buat pemerintah karena melarang menggunakan VPN.

“Selanjutnya sibuk . Ditambah lagi pelaku e-commerce yang banyak protes, lantas pemerintah harus keluarkan infografis jangan hingga sampai menggunakan VPN semua ragam. Keefektivitasnya kembali lagi dipertanyakan,” jelas Unggul. (ria)

LEAVE A REPLY