IDNews.co.id – Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyebutkan dana desa masih dimanfaatkan terbatas di Pulau Jawa. Sementara 10 besar provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi berada di luar Pulau Jawa. Mayoritas di antaranya ada di Indonesia Timur. Seperti Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Barat.  Sementara Sisanya ada di Sumatera, seperti Aceh dan Lampung. “Penyaluran dana desa belum maksimal di Indonesia Timur,” tegas Nono.

Disebutkannya, jumlah desa di Indonesia wilayah timur lebih sedikit dibanding Pulau Jawa dan Sumatra. Sementara di wilayah timur punya desa adat yang sangat kuat. Banyak desa yang seharusnya sudah ditetapkan sebgai desa, tapi belum disahkan karena terkendala luas wilayah dan jumlah penduduk. “Padahal desa-desa adat punya potensi dan bisa mengurangi kemiskinan di Indonesia Timur,” ujar senator asal Maluku itu.

Sementara anggota DPD RI asal Maluku Utara, Basri Salama, mengungkapkan, kegagalan pengentasan kemiskinan melalui program dana desa disebabkan pendampingan yang dilakukan oleh orang-orang tidak kompeten. Tenaga pendamping tidak hadir tiap hari. Bahkan tidak terlibat dalam membantu menyusun dan mengarahkan pengelolaan dana desa dengan baik. “Cuma datang kalau mendekati gajian,” kecewa Basri Salama.

Selain itu,  para pendamping desa juga tidak punya pemahaman dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya potensial. Terutama potensi di bidang kelautan, perikanan, dan pariwisata. Padahal, jika mampu dimaksimalkan dengan bantuan dana desa, manfaatkan bakal sangat terasa bagi perekonomian di tingkat bawah.

“Jangan asal ada pendamping desa. Harus dipastikan orangnya kompeten. Bahkan kalau perlu punya jiwa dan kemampuan entrepreneurship yang mempuni,” harapnya.

Anggota Komisi II DPR RI Budiman Sudjatmiko menyebutkan, UU Desa melalui kucuran dana desa merupakan solusi atas kemiskinan di Indonesia. Tak kurang 60 persen rakyat Indonesia tinggal di pedesaan. Sehingga layak mendapat anggaran setimpal, Rp 1 miliar per tahun.

“Selama ini cuma sisa-sisa anggaran pemerintah. Alokasinya tidak sesuai kebutuhan desa,” tutur politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Mantan aktivis itu tak menampik pengelolaan dana desa saat ini masih menemukan banyak kendala. Namun, masalah itu menjadi tanggungjawab pemerintah yang mendorong perangkat desa agar mengelola secara transparan. Program dibuat sistematis. Diawasi bukan hanya pemerintah, tapi warganya secara langsung.

“Saat ini saya sedang berjuang agar fasilitas internet di desa diperluas dan dipercepat. Kalau sukses bakal terbangun sinergi antara desa berbasis teknologi informasi. Perniagaan dan penjualan produk-produk desa jadi lebih mudah dan cepat. Masyarakat bisa lebih sejahtera,” tutupnya. (ndi)

LEAVE A REPLY