Kinerja BUMD Buruk

IDNews.co.id – BADAN Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta merupakan salah satu yang bisa memberikan penerimaan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sayangnya, sedikit dari BUMD yang memberikan sumbangan untuk APBD DKI Jakarta.

Kondisi demikian terus menuai sorotan dari kalangan politisi di Kebon Sirih. Karena itu, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di sisa jabatannya diminta mengevaluasi jajaran direksi BUMD.

Di antara BUMD yang harus dievaluasi yakni, PT Jakarta Tourisindo (Jaktour) dan juga Jakpro. Khusus untuk Jaktour tercatat, hingga semester satu 2017, kerugian Jaktour sudah mencapai Rp 12 miliar.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi B (bidang perekonomian) DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman, Kamis (10/8). “Kerugian sudah mencapai Rp 12 miliar, ini luar biasa. Makanya kami minta Djarot mengevaluasi direksi Jaktour,” ujar Prabowo.

Prabowo menduga pengajuan Penyertaan Modal Pemerintah (PMD) sebesar Rp 6,5 triliun pada APBD Perubahan 2017 untuk menutupi kerugian Jaktour. “Kalau untuk menutupi kerugian, PMD tidak efektif dong,” ujar wakil Kketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI ini.

Berdasarkan data yang dimiliki Prabowo, uang kas Jaktour sudah habis. Sehingga saat ini perusahaan hanya mengandalkan pendapatan dari unit usaha untuk biaya operasional. Namun tetap tidak mencukupi.

“Direksi juga sudah beberapa kali membuat laporan keuangan salah. Karena tidak membayar pajak, Dinas Pajak kemudian memblokir no rekening BCA, Mandiri milik Jaktour. Sehingga cuma Bank DKI saja yang tidak memblokir, mungkn karena kasihan,” papar Prabowo.

Berdasarkan draf Kebijakan Umum Perubahan APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan 2017, tercatat ada sembilan BUMD yang akan memperoleh PMD.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan pemerintah DKI Jakarta berencana mengevaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Bukan tidak mungkin, kata Taufik, ada perombakan di sejumlah jajaran direksi dalam badan perusahaan daerah tersebut. “Wajar kalau ada evaluasi terhadap BUMD, kemudian hasil evaluasi mesti dirombak, wajar saja. Apa yang mesti dipusingkan?” ujar Taufik.

Taufik mengatakan evaluasi tidak hanya terpaku pada beberapa BUMD, tapi secara keseluruhan. Alasannya, kata Taufik, BUMD harus dilihat kontribusinya terhadap anggaran daerah. Taufik mengkritik masih ada sejumlah BUMD yang dianggap membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (hat)

BUMD yang Ajukan PMD di APBD Perubahan 2017

  • PT MRT                                          Rp 4,1 triliun
  • PT Jakpro                                       Rp 4,6 triliun
  • PT Jaktour                                      Rp 6,5 miliar
  • PT Askrida                                      Rp 4,4 miliar
  • PT Pembangunan Sarana Jaya          Rp 460 miliar
  • PT Transjakarta                               Rp 420 miliar
  • PD Pasar Jaya                                 Rp 200 miliar
  • PAM Jaya                                        Rp 300 miliar
  • PT Penjamin Kredit Daerah               Rp 150 miliar

LEAVE A REPLY