IDNews.co.id – Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Jumat (16/6). Selain itu, ibu kandung Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy juga dituntut membayar denda sebesar Rp 250 juta. Namun apabila Atut tak bisa membayarnya hingga kasusnya berkekuatan hukum tetap, maka diganti dengan 6 bulan kurungan.

”Menuntut supaya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata jaksa Budi Agung Nugraha saat membacakan surat tuntutan di PN. Tipikor Jakarta, Jumat (16/6).

Dalam analisa yuridisnya, jaksa menengarai, kakak kandung Tubagus Chairi Wardana (dituntut terpisah) tersebut, dinilai terbukti merugikan negara sebesar Rp 79,7 miliar dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Atut dinilai telah memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi.

Modusnya, mantan politikus Partai Golkar tersebut telah melakukan pengaturan dalam proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, dan APBD Perubahan 2012.

Selain itu, Atut juga diduga melakukan pengaturan pelaksanaan anggaran pada pelelangan pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Rujukan Pemprov Banten. Dalam menjalankan aksinya, Atut dinilai memenangkan pihak-pihak tertentu untuk menjadi rekanan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan yang dilakukan Atut dinilai tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, ia juga dinilai telah turut serta menikmati dan menerima uang serta fasilitas yang didapatkan dari korupsi. Hal lainnya Atut merupakan narapidana dalam kasus korupsi.

Dalam kasus ini, sebelumnya, Ratut Atut Chosiyah didakwa bersama-sama dengan adik kandungnya, yakni Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Atut dinilai memperkaya diri sendiri sebesar Rp 3,8 miliar.  Wawan sendiri diduga merupakan pihak yang menentukan proses anggaran dan pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.

Modus operandinya, suami Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmii Diani tersebut diduga mengatur proses penunjukan langsung perusahaan yang akan menjadi pelaksana pengadaan Alkes.  Atas perbuatannya, Atut didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 dan Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Seperti diberitakan sebelumnya Ratu Atut Chosiyah juga divonis  penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan karena dianggap bersalah memberikan uang Rp 1 miliar kepada Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Akil Mochtar, melalui advokat Susi Tur Andayani.

Putusan itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut UMUM yang menghukum penjara 10 tahun dan denda Rp 250 juta, subsider lima bulan kurungan. Pertimbangan memberatkan yang digunakan hakim hanyalah Atut sebagai penyelenggara negara dinilai tidak mendukung pemberantasan korupsi. Namun, ditingkatkan kasasi, Mahkamah Agung memperberat hukuman Atut Chosiyah, dari empat tahun menjadi tujuh tahun penjara. (ndi)

LEAVE A REPLY