Menko Polhukam Mahfud MD saat tiba di kantor setelah pelantikan di Istana Negara.

IDNEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi mengharap ada peran Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD terkait masalah pengusutan masalah masalah dugaan korupsi pemasokan helikopter AW 101 di intitusi TNI.

Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Mahfud memiliki kuasa dan pekerjaan dalam memberikan masukan untuk mengakhiri masalah masalah dugaan korupsi Heli AW-101.

“Pak Mahfud di Kemenko Polhukam, ia pun miliki pekerjaan dan sinkronisasi. Mudah-mudahan dapat berperan pun jadi tidak cuma menyampaikan informasi seperti kemarin, tetapi pun menolong penegakan hukum yang dilakukan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di konfirmasi awak media, Rabu (13/11/2019).

Febri mengatakan, faksinya memiliki alasan biar Mahfud turut turun tangan dalam penyelesaian masalah ini. Ditambah lagi Presiden satu diantaranya yang meminta penyelesaian masalah itu berubah menjadi prioritas.

Febri mengatakan ada persoalan untuk periksa sejumlah saksi pada sekian waktu lalu. Tetapi, ia tidak merinci siapa saksi yang disebut. Tetapi, itu berasal dari faktor militer.

“Kami sudah melakukan komunikasi pada saksi itu untuk dilakukan kontrol,” kata Febri

Febri menambahkan, masalah dugaan korupsi Heli AW -101, tak mudah merampungkannya. Pasalnya diperlukan sinkronisasi di antara KPK dan TNI. Dalam perlakuan proses hukumnya pun tidak sama, sedangkan para pelakunya pun sertakan faktor sipil dan militer.

“Lantaran itu, kelompok yang berkekuatan pun tidak sama dan sanksinya pun tidak sama,” kata Febri

Febri pun mengharap kalkulasi nilai kerugian negara atas masalah itu bisa dituntaskan oleh BPK. Lantaran, hingga saat ini belum ada perubahan subtansial. “Kami berharap BPK RI dapat mengakhiri hasil audit dan tidak terlalu lama,” tambah Febri.

Berkaitan masalah ini, setidaknya ada empat perwira militer TNI telah ditetapkan tersangka dalam masalah ini. Mereka ialah Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara, Marsekal Pertama, Fachri Adamy dalam kemampuan sebagai petinggi pembuat prinsip atau Kepala Staf Pemasokan TNI AU 2016-2017.

Selanjutnya, Letnan Kolonel TNI AU (Adm) berinisial WW bertindak sebagai Petinggi Pemegang Kas, Pembantu Letnan Dua berinsial SS bertindak sebagai staf Pekas, dan Kolonel FTS bertindak sebagai Kepala Unit Pelayanan Pemasokan.

Sesaat di KPK, penyidik telah mengambil keputusan seorang tersangka adalah Direktur PT Diratama Mandiri, Irfan Kurnia Saleh. Ia diduga telah mengerahkan dua perusahaannya ialah DJTM dan PT Karya Cipta Gemintang untuk menuruti proses lelang pemasokan heli di TNI AU.

Irfan pun diduga telah menaikan nilai perikatan kontrak dengan faksi AW bertindak sebagai produsen helikopter, yang semula harganya Rp514 miliar berubah menjadi Rp738 miliar. Oleh karena itu, negara mengalami kerugian keuangan sampai Rp220 Miliar.(ndi)

LEAVE A REPLY