Ilustrasi KPK. Foto: e-lhkpn

IDNEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi menggandeng National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia untuk ikut menunjang mengincar pengusaha Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim. Keduanya dengan status buronan KPK atas perkara korupsi penerbitan SKL BLBI.

KPK sebelumnya telah mengirim surat pada Kapolri terkait status Sjamsul dan Itjih sebagai daftar pelacakan orang (DPO) atau buronan.

“Setelah mengirim surat pada Kapolri terkait DPO (daftar pelacakan orang) dua orang tersangka perkara korupsi terkait pemenuhan keharusan pemegang saham BDNI sebagai obligor BLBI pada BPPN, KPK pun telah mengirim surat pada SES NCB-Interpol Indonesia berkenaan pemberian pelacakan melalui red notice pada tersangka SJN (Sjamsul Nursalim) dan ITN (Itjih Nursalim),” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkat, Kamis (21/11/2019).

Febri menjelaskan dalam surat red notice tertanggal 6 September 2019 itu, KPK menjelaskan pada Interpol tentang masalah korupsi yang menangkap Sjamsul dan Itjih Nuralim. Diluar itu, dalam surat itu KPK pun meminta pemberian Interpol untuk ikut mengincar Sjamsul dan Itjih yang tinggal di Singapura.

“Permintaan pemberian pelacakan melalui proses red notice Interpol dengan keinginan apabila ditemukan supaya dilakukan penangkapan dan mengabari KPK,” kata Febri.

Surat itu juga telah direspons oleh NCB-Interpol. Febri memaparkan, rencananya KPK dan Interpol akan melakukan gelar masalah bersama terkait perkara Sjamsul dan Itjih.

“Sesuai sama tanggapan dari faksi NCB Interpol Indonesia jadi akan mengagendakan pertemuan koordinir dengan KPK sekalian jika diperlukan dilakukan gelar masalah,” pungkasnya.

KPK mengharap pemberian dari lembaga penegak hukum lain bisa memudahkan merampungkan perkara korupsi yang ditaksir memberikan kerugian keuangan negara sampai Rp4,58 triliun itu.

“Pemberian Polri dan NCB Interpol memiliki peranan yang penting untuk perlakuan perkara dengan dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp4,58 triliun ini agar berjalan secara maksimal,” kata Febri.

Di lain bidang, KPK saat ini masih mengupas ketentuan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung dari perkara SKL BLBI. Tinjauan ini dilakukan untuk mempersiapkan usaha hukum fantastis atau Pengkajian Kembali (PK) atas ketentuan itu.

“Buat ketentuan terlepas dengan terdakwa Syarifuddin Arsyad Tumenggung, club JPU KPK sedang perdalam pertimbangan-pertimbangan hukum untuk kebutuhan mempersiapkan menyerahkan Pengkajian Kembali,” tambah Febri. (fat)

LEAVE A REPLY