Ilustrasi Gedung KPK

IDNEWS.CO.ID – Pimpinan KPK Saut Situmorang turut mengomentari bursa ketua biasa Partai Golkar. Didapati, Partai Golkar akan menggelar Munas pada 3-6 Desember 2019. Dalam Munas itu dapat di ambil ketua biasa berdasarkan voting.

Akan tetapi, Saut mengharapkan supaya para pimpinan partai tidak sedang mengembang pekerjaan di pemerintahan. Menurutnya, jika hal demikian terjadi, jadi akan bertabrakan dengan beberapa keperluan.

“Itu penyebabnya, dimengerti ada menteri tidak bisa merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang terima dana dari APBN,” kata Saut di Jakarta, Senin 2 Desember 2019.

Saut menjelaskan, berdasarkan Masalah 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara melarang seorang menteri rangkap jabatan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Masalah 34 sebutkan sumber keuangan parpol misalnya dukungan keuangan dari APBN.

Menurut Saut, menteri tidak mesti ngotot pengin jadi ketua biasa parpol. Jangan cari cara supaya dapat berkuasa di parpol, karena undang-undang jelas-jelas melarang rangkap jabatan.

“Ada fundamen peraturan perundang-undangnya, ya di turuti saja itu, taati saja itu,” tkata Saut.

Sekarang, ada 3 ketua biasa partai politik di Kabinet Indonesia Maju, ialah Ketua umum Gerindra Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan), Ketua umum Golkar Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) dan Plt Ketua umum PPP Suharso Suharso Monoarfa (Menteri PPN/Kepala Bapennas).

Beberapa menteri lain ada juga yang masih jadi pengurus di partai masing-masing. Johnny G Plate (Sekjen NasDem), Ida Fauziyah (Ketua DPP PKB), dan Edhy Prabowo (Waketum Gerindra). (ach)

LEAVE A REPLY