Kuasa hukum Setya Novanto Fredrich Yunadi

IDNews.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang membahas laporan orang-orang berkenaan dugaan menghadang penyidikan masalah e-KTP yang dilakukan penasihat hukum Ketua DPR RI, Setya Novanto, Fredrich Yunadi.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diasnyah, laporan yang masuk ke lembaganya, juga akan ditelaah untuk melihat ada tidaknya unsur pidana di dalamnya.

” Kami saksikan kenyataannya seperti apa dan apakah ada pula dugaan tindak pidana atau tidak, nah itu dalam sistem pelajari juga akan kami dalami selanjutnya, ” kata Febri Diansyah, Selasa (14/11/2017).

Meski demikian, Febri belum pengen berspekulasi dikala disinggung peluang KPK menjerat Fredrich berkenaan dugaan menghadang penyidikan e-KTP dengan tersangka Novanto. Tapi kata Febri, lembaganya selalu mengusut masalah yang telah merugikan keuangan negara hingga Rp2, 3 triliun itu.

” Sekarang ini kami juga lebih konsentrasi pada perlakuan masalah induknya, ialah masalah e-KTP, karena hal ini pasti perlu sumberdaya, perhatian, dan daya yang lebih ya, kami konsentrasi dahulu disana, ” kat Febri.

Namun di bagian beda, Febri mengingatkan pada semuanya pihak, teristimewa tim kuasa hukum Novanto tidak untuk menghambat sistem penyidikan e-KTP. Diluar itu, Febri juga mengimbau supaya Fredrich melakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku, dan tidak menyarankan Novanto untuk melakukan perbuatan yang dapat membatasi penyidikan.

” Saat di panggil, datang. Bila pengen klarifikasi silahkan saja klarifikasi, apa yang benar, apa yang pingin dibantah atau yang lain, ” kata Febri.

Sebelumnya, Perhimpunan Advokat Pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan Kuasa Hukum Ketua DPR RI Setya Novanto, Fredrich Yunadi atas dugaan membatasi dan menghadang penyidikan e-KTP. Laporan itu dilakukan ke KPK pada Senin (13/11/2017).

Selain Fredrich, perhimpunan advokat juga melaporkan sejumlah pihak. Mereka salah satunya, Setya Novanto, Plt Sekjen DPR Damayanti dan Sandy Kurniawan, satu diantara anggota tim kuasa hukum Novanto.

Mereka dilaporkan karena diduga sudah obstruction of justice, seperti termuat di Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

Sekarang ini, seperti dikumpulkan dari Viva, mengusahakan untuk mengonfirmasi pada Novanto dan kuasa hukumnya.(ndi)

LEAVE A REPLY