Ilustrasi Kantor KPPU Foto: Netralnews.com

IDNEWS.CO.ID – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menelisik dasar argumen urgensi penunjukkan Bulog mengimpor bawang putih tanpa wajib tanam 5 persen dari kuota impor. Komisi tetap menyerukan, pemerintah membatalkan rencana impor itu. Komisi menyelidiki pula dugaan kelambanan seleksi Rekomendasi Impor Produk Hortikultira (RIPH) terhadap importir yang sudah melakukan wajib tanam.

Komisi mencari tahu, apakah ada kesengajaan kelambanan proses, sehingga menimbulkan kondisi keterpaksaan menunjuk Bulog.

“Atau ada miss juga kenapa perencanaannya RIPH-nya jadi molor. Jadi kita masih pelajari hal itu, sebelumnya kita berikan rekomendasi. Jangan sampai impor oleh Bulog itu justru dimanfaatkan oleh sejumlah importir swasta yang ingin bermain “nakal” kata Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih, Jumat (5/4/2019).

KPPU mengakui, keistimewaan impor bawang putih kepada Bulog sejatinya dapat dipahami, jika keadaan tersebut benar-benar darurat. Jika tidak, seharusnya impor tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jangan juga pelaku swasta yang melakukan impor, untuk menghindari kewajiban menanam lima persen meminjam tangan Bulog. Artinya sudah tidak lagi dalam persaingan yang sehat dengan pelaku usaha importir yang lain,” imbuh Guntur.

Ketua KPPU Kurnia Toha menegaskan, pihaknya tetap meminta kebijakan itu dibatalkan. Ia mengatakan, dalam prinsip persaingan usaha tidak boleh ada diskriminasi. “Dilihat dari prinsip persaingan usaha gak tepat, kan untuk swasta harus menanam, tapi ini untuk ini ‘kan (Bulog, red), tidak perlu menanam. Ini kan diskriminasi,” katanya.

Diakui, KPPU tidak bisa memaksa pemerintah untuk tidak menjalankan kebijakan itu. Komisi hanya bisa memberi nasehat.”Kita gak bisa menghukum pemerintah kan, tapi pemerintah yang baik tentu harus adil,” imbuhnya.

Terkait pandangan KPPU yang menilai tidak ada urgensi dalam impor bawang putih oleh Bulog, Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator (Kemenko) Perkonomian Musdalifah Machmud menyatakan hal sebaliknya. Menurutnya, impor 100 ribu ton bawang putih oleh Bulog sudah disepakati dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar beberapa waktu lalu. “Kan sudah diputuskan, sudah disepakati,” ujar Musdalifah kepada wartawan, Jumat (5/4/2019).

Ia menjelaskan, keputusan ini telah mengikuti prosedur yang berlaku dan bukan sebuah masalah lantaran Indonesia telah lama melakukan impor bawang putih. (ndi)

LEAVE A REPLY