IDNews.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan Pasal 122 huruf K pada revisi Undang-Undang (UU) MD3 dimaksudkan agar tidak ada kriminalisasi terhadap apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari DPR RI, terutama dalam memberikan kritik terhadap pemerintah. “Terutama tupoksi dalam hal mengkritisi pemerintah,” kata Fadli saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Dalam draf revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 122 huruf K menyatakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Politisi F-Gerindra tersebut menyatakan bahwa hal ini akan menjadi bahan pembicaraan lebih lanjut karena belum berbentuk Undang-Undang. Selanjutnya, akan ada pembahasan dan juga tata tertib yang perlu untuk dibicarakan terkait hal ini. “Tentu saja saya tidak bisa melangkahi apa yang belum terjadi,” imbuh Fadli. (par/fat)

LEAVE A REPLY